KWI bakal serahkan daftar masalah di RUU Pesantren ke Jokowi
Merdeka.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi polemik. Salah satu alasan, menurut Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), karena belum ada konsultasi resmi membahas hal tersebut.
"Ini belum secara resmi berkonsultasi dengan KWI. Karenanya jangan sampai kontra produktif. Diatur dengan orang yang tidak ngerti," ujar Pengurus Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan KWI, Romo Heri Wibowo.
Hal ini disampaikan Romo Heri dalam diskusi yang diadakan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tema 'Sekolah Minggu di RUU Pesantren dan Pendidikan Agama' di kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (30/10).
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Parmusi? Dalam pertemuan itu, Jokowi membahas mengenai pemilu 2024 dan masalah Rempang.
-
Kenapa Gubernur Kalimantan Selatan mengunjungi pesantren? Pada kesempatan tersebut, Sahbirin mengajak ratusan santri untuk meniru akhlak dari Rasulullah SAW.
-
Mengapa Prabowo mengunjungi pondok pesantren? 'Saya datang untuk sowan mengucapkan terima kasih atas dukungan selama ini yang tidak pernah putus juga untuk minta doa, saya minta saran petunjuk dan tadi saya oleh ketua pembina Kiai haji Komarudin,' ujar Prabowo.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibahas Jokowi dengan Paus Fransiskus? Ignatius Suharyo mengatakan panitia kedatangan tinggal mengikuti buku pedoman kunjungan Paus Fransiskus.'Itulah yang tadi dikatakan Bapak Presiden, kami mengatakan semuanya sudah bagus, dan sesuai dengan yang ada di buku ini, dan tinggal melaksanakan,' ujarnya.
-
Dimana diskusi Kemensos berlangsung? Komitmen Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mewujudkan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas terus ditingkatkan. Salah satunya melalui kerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dalam penyelenggaraan Diskusi Reflektif Penanganan Disabilitas secara Inklusif, Holistik, dan Integratif, di Aula Pusdiklat dan Pengembangan Profesi, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
Menurutnya, dipastikan ini belum ada kajiannya. Terlebih dalam RUU tersebut belum memasukkan kekhasan masing-masing agama. "Ini belum memasukan kekhasan agama-agama lain," ungkap Romo Heri.
Karenanya, masih kata dia, pihaknya akan segera menyusun dan memberikan Daftar Invertarisasi Masalah (DIM) kepada pemerintah. Agar bisa menjadi masukan.
"Nanti kami akan memberikan daftar invertarisasi permasalahan secara lengkap kepada Presiden. Ini untuk jadi pertimbangan. Kami sedang menyusun," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber : Liputan6.com
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan, mengatakan terdapat lima hingga enam RUU yang belum turun daftar inventarisasi masalah (DIM)
Baca SelengkapnyaWalhi DKI Jakarta menyoroti adanya dewan kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ
Baca SelengkapnyaPetisi ini diajukan oleh 150 orang Guru Besar lintas profesi, baik dari profesi kesehatan dan non kesehatan.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan itu, Jokowi sempat menanyakan terkiat masalah PKB dan PBNU.
Baca SelengkapnyaGibran meminta awak media untuk bertanya kepada yang mengusulkan.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Penyiaran: Sengketa Produk Jurnalistik Tidak Lagi Melalui Dewan Pers
Baca SelengkapnyaPKB gerah koalisinya dengan Gerindra belum juga memutuskan siapa calon wakil presiden yang akan diusung. 11 bulan koalisi berjalan tetapi belum ada keputusan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi berharap Indonesia tidak lagi kekurangan tenaga dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan ini disepakati sebuah pernyataan sikap, terutama terkait hubungan PBNU dengan PKB.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca SelengkapnyaSurvei hari ini belum ada elektabilitas tokoh yang dominan di Jateng.
Baca SelengkapnyaRUU Penyiaran berawal dari sebuah persaingan politik antara lembaga berita melalui platform teresterial versus jurnalism platform digital.
Baca Selengkapnya