KY Diminta Awasi Hakim Sidang Gugatan Tumpahan Minyak di Balikpapan

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - LSM yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Peduli Tumpahan Minyak Teluk Balikpapan atau KOMPAK mengajukan citizen lawsuit di PN Balikpapan, Senin (13/5), terkait kasus tumpahan minyak yang terjadi tahun lalu. Hari ini, mereka mendatangi penghubung Komisi Yudisial (KY) Kaltim. Mereka meminta KY ikut mengawasi hakim PN saat menyidangkan kasus itu.

"Tanggung jawab pemerintah atas dampak dari penanggulangan tumpahan minyak, itu yang kita gugat," kata Koordinator Hukum KOMPAK Fathul Huda Wiyashadi, ditemui di kantor penghubung KY Kaltim, Rabu (15/5).

Bukan tanpa alasan pihaknya meminta bantuan KY. Belajar dari OTT KPK di Balikpapan terhadap Hakim Kayat. Hakim tersebut menangani kasus tumpahan minyak oleh nakhoda MV Ever Judger. Fathul berharap, dengan pengawasan KY maka hakim bisa menghasilkan putusan yang benar-benar adil.

Orang lain juga bertanya?

"Jadi semua terbuka, termasuk KY bisa mengamati. Kita ingin wujudkan peradilan yang bersih, transparan dan akuntabel," tambah Fathul, yang juga Direktur Jaringan Advokat Lingkungan Hidup (JAL) Balikpapan itu.

Sementara itu, Koordinator Penghubung KY Kaltim Dhanni Bunga mengatakan, keinginan LSM itu akan dibawa ke Jakarta. "Keputusan pemantauan persidangan itu ada di KY Pusat. Tapi kami di sini, mendukung sepenuhnya," kata Dhanni.

Diketahui, JAL yang juga bagian KOMPAK melansir, akibat tumpahan minyak yang terjasi 31 Maret 2018 lalu, menyebabkan 5 orang meninggal dunia, 2 kapal nelayan hangus terbakar. Selain itu juga, satwa perairan seperti pesut, lumba-lumba tanpa sirip belakang dan dugong, menjauh dari habitat mereka, hingga 162 nelayan tidak bisa melaut lantaran hasil ikan mereka, sempat berbahaya untuk dikonsumsi.

Kasus itu hanya menyeret nakhoda kapal MV Ever Judger, Zhang Deyi (50), divonis 10 tahun penjara beserta denda Rp 15 miliar, oleh PN Balikpapan, Selasa (12/3) lalu, terkait insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Penegakan hukum itu, dinilai JAL belum maksimal, karena hanya menimpakan kesalahan individu, bukan korporasi.

Zhang Deyi terbukti melakukan tindak pidana dan kerusakan lingkungan sebagaimana diatur UU No 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, dalam putusan hakim terungkap fakta, bahwa baku mutu air laut berkurang seluas 39 ribu hektare, dan 86 hektare hutan Mangrove, mengalami kerusakan.

(mdk/noe)