KY loloskan 63 calon hakim ad hoc hubungan industrial MA
Merdeka.com - Komisi Yudisial (KY) menyatakan 63 orang calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung (MA) lolos seleksi administrasi dari 75 orang pendaftar.
"Komposisi peserta yang lolos seleksi administrasi tersebut yaitu 12 orang dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan 51 orang dari Serikat Pekerja Serikat Buruh," kata Juru Bicara KY Farid Wajdi, Kamis (12/10).
Penetapan kelulusan seleksi administrasi tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY di Gedung KY, Jakarta. Para calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA yang ditetapkan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi Tahap II (seleksi kualitas) yang akan dilaksanakan pada 18 sampai dengan 19 Oktober 2017 di Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
-
Bagaimana KY meyakinkan bahwa calon hakim agung memenuhi syarat? 'Artinya, walaupun satu hari menjadi hakim tinggi, termasuk apabila hakim tersebut tidak ditempatkan di pengadilan tinggi, tetapi ditempatkan di unit-unit di MA, misalnya di Badan Pengawas MA, di kepaniteraan dan sebagainya, maka hakim karier tersebut sudah memenuhi syarat sebagai calon hakim agung,' jelas dia.
-
Siapa yang berhasil lolos seleksi? Akun Instagram resmi penerimaan_polri_polda_banten membagikan kisah seorang pemuda yang lolos seleksi menjadi anggota Polri.
-
Siapa yang hadir dalam perayaan HUT Mahkamah Agung? Acara yang berlangsung dalam rangka merayakan HUT Mahkamah Agung tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim AdHoc, PLH Sekretaris Mahkamah Agung, pejabat eselon 1 dan 2 serta undangan lainnya.
-
Bagaimana Mahkamah Agung ingin ciptakan hakim muda yang kompeten? Harapannya, bisa mendukung proses regenerasi hakim dan menghadirkan hakim muda yang kompeten dan berkualitas.
-
Siapa saja yang daftar jadi calon legislatif? KPU Gunungkidul DIY, mencatat ada empat narapidana yang mendaftar sebagai bakal caleg DPRD kabupaten setempat untuk Pemilu 2024.
-
Siapa yang lolos seleksi Bintara Polri? 'Kini dinyatakan lulus seleksi bintara Polri,' demikian dikutip dari keterangan video.
"Materi yang diujikan pada Seleksi Kualitas meliputi penulisan makalah di tempat, studi kasus hukum, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan tes objektif," kata Farid.
Lebih lanjut Farid mengatakan bahwa dalam kesempatan ini, KY mengharapkan partisipasi masyarakat dengan identitas yang jelas untuk memberikan informasi atau pendapat secara tertulis mengenai rekam jejak calon hakim adhoc Hubungan Industrial yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
"Masyarakat dapat memberikan informasi atau pendapat mengenai integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi," kata Farid.
KY membuka penerimaan usulan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA Tahun 2017 sebanyak delapan orang dengan komposisi empat orang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan empat orang dari Serikat Pekerja Serikat Buruh.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Total jumlah pendaftar yang masuk terdapat sebanyak 281 orang.
Baca SelengkapnyaKY membantah anggapan Komisi III DPR RI yang menyatakan terdapat kesalahan mekanisme seleksi calon hakim.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY
Baca SelengkapnyaJuru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, surat tersebut nantinya akan dibawa ke rapat pleno untuk menentukan sikap kelembagaan KY.
Baca SelengkapnyaAdies pun bertanya kepada seluruh anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam rapat apakah menyetujui keputusan tujuh nama calon hakim agung.
Baca SelengkapnyaPansel KPK telah mengumumkan 236 pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi awal.
Baca SelengkapnyaProses itu bermula pada pembahasan tahapan uji kelayakan dan kepatutan pada calon hakim agung usulan KY pada 19 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaKeputusan itu diambil setelah fraksi di Komisi III menyampaikan pandangannya atas adanya kesalahan mekanisme seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc 2024.
Baca SelengkapnyaKY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.
Baca SelengkapnyaNantinya pengisian hakim akan diambil jika ada kekosongan dan kebutuhan saja.
Baca SelengkapnyaTiga hakim MA yang memutuskan terkait batas minimal usia calon kepala daerah, yaitu Yulius, Yodi Martono Wahyunadi, dan Cerah Bangun.
Baca SelengkapnyaInstansi Pemerintah yang paling diminati pada Seleksi CPNS dan PPPk 2023.
Baca Selengkapnya