Follow
KY minta Jokowi bentuk pansel dan perpres rekrutmen calon hakim
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Komisi Yudisial (KY) di Kompleks Istana Kepresidenan. KY meminta Jokowi untuk segera membentuk panitia seleksi (pansel) calon komisioner KY.
"Kita sampaikan itu, masa jabatan KY akan berakhir Desember 2015. Kita sampaikan ke presiden untuk membentuk pansel," kata Ketua KY Suparman Marzuki usai bertemu Jokowi, Jakarta, Jumat (16/1).
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
Selain itu, jelas dia, pihaknya juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk membuat payung hukum soal rekrutmen calon hakim dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Sebab, selama 5 tahun ini tidak ada seleksi penerimaan calon hakim.
"Seleksi hakim, hambatannya belum ada payung hukum. Kita mohon ke presiden untuk dipelajari," jelasnya.
Lebih lanjut, tambah dia, jumlah hakim saat ini berjumlah 8.300 hakim. Karena 5 tahun tidak ada seleksi hakim, kekurangan hakim di Pengadilan Negeri berjumlah 700 hakim.
"Mengingat anggaran, tahun ini butuh 350 hakim PN," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Nantinya pengisian hakim akan diambil jika ada kekosongan dan kebutuhan saja.
Baca Selengkapnya
KY membantah anggapan Komisi III DPR RI yang menyatakan terdapat kesalahan mekanisme seleksi calon hakim.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI, Rabu (28/8), sepakat tidak menyetujui 12 nama yang direkomendasikan KY
Baca Selengkapnya
Ketua KY: Tugas Kami Tidak Mudah, 300 Orang Harus Awasi 8.000 Hakim
Baca Selengkapnya
KY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.
Baca Selengkapnya
Total jumlah pendaftar yang masuk terdapat sebanyak 281 orang.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, surat tersebut nantinya akan dibawa ke rapat pleno untuk menentukan sikap kelembagaan KY.
Baca Selengkapnya
Rekrutmen calon pimpinan dan dewan pengawas KPK dibuka sejak 26 Juni 2024.
Baca Selengkapnya
Desakan Solidaritas Hakim Indonesia mengenai peningkatan kesejahteraan hakim bukanlah hal mendadak.
Baca Selengkapnya
Sederet Strategi KY Tingkatkan Ratusan Hakim Sepanjang 2023
Baca Selengkapnya
Anas menjelaskan, keputusan ini merupakan hasil dari arahan yang diperoleh sebelumnya.
Baca Selengkapnya
KY menyadari putusan inidapat menentukan Pilkada yang jujur dan adil
Baca Selengkapnya