La Nyalla tak mau mundur dari PSSI, Adhyaksa siap turun tangan
Merdeka.com - La Nyalla Mahmud Mattalitti resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rabu (16/3). Meski sudah menjadi tersangka, La Nyalla kekeh tak mau lengser dari jabatannya sebagai ketua PSSI.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Adhyaksa Dault mengungkapkan harus ada komunikasi yang baik untuk menjelaskan kepada La Nyalla bahwa dia baiknya mengurusi kasus yang menimpanya terlebih dahulu. Bahkan tak segan-segan, Adhyaksa turun tangan jika komunikasi tak berjalan baik.
"Pakai komunikasi yang baik. Pendekatan yang baik itu perlu. Kalau tidak bisa, biar saya yang dekati pak La Nyalla," kata Adhyaksa di FX Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (17/3).
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang meminta PPP fokus pada gugatan MK? 'Tapi saya sangat meyakini, Arsul tidak akan bisa mempengaruhi Hakim-Hakim MK yang terkenal memiliki integritas, jadi PPP jangan sampai menggantungkan nasib pada pertolongan Arsul,' lanjut Pengamat Politik yang identik sebagai Aktivis Nahdlatul Ulama tersebut.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
Adhyaksa menyarankan, kepada La Nyalla Mattalitti untuk mengikuti proses hukum yang ada terlebih dahulu. Dengan begitu, sebagai bentuk pembelajaran terhadap dirinya.
"Sudahlah jalani saja proses hukumn yang ada dulu. Jalani proses hukum dengan baik," ujarnya.
Disinggung apakah ada nuansa politis dalam kasus La Nyalla, Adhyaksa menilai bahwa penetapan status tersangka merupakan murni kasus hukum. "Saya rasa ini kasus hukum. Jadi jangan ditarik ke masalah politis," tambahnya.
Sebelumnya, La Nyalla Mahmud Mattalitti ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Rabu (16/3). Dirinya diduga korupsi sebesar Rp 5,3 miliar dari dana Kadinda Jawa Timur untuk pembelian saham perdana atau IPO Bank Jatim pada tahun 2010-2014.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yasonna tidak merasa kecewa meski dicopot sebagai menteri. Dia bahkan sempat menemui Presiden Jokowi sehari sebelum pelantikan menteri baru.
Baca SelengkapnyaMantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengingatkan semua keputusan ada di tangan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Baca SelengkapnyaYasonna berharap kepolisian bisa segera menyelesaikan kasus ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi institusi Polri
Baca SelengkapnyaKetua Umum NasDem Surya Paloh tampak kecewa berat atas apa yang terjadi dengan kadernya Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya"Membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari tindakan notaris yang tidak profesional," kata Yasonna
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menaikkan kasus Aiman Witjaksono terkait tudingan 'Polisi Tidak Netral' ke tahap penyidikan.
Baca SelengkapnyaKPK akan menerbitkan surat perintah penyidikan apabila unsur dari OOJ anggota Exco PSSI itu terpenuhi.
Baca SelengkapnyaHasto Kristiyanto mengaku, partai tak mempermasalahkan bila mana kadernya terkena reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkap Yasonna saat menjadi inspektur di Upacara Hari Pengayoman pada Senin (19/8).
Baca SelengkapnyaMenkumham tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Eddy Hiariej.
Baca SelengkapnyaLaporan itu teregister dengan nomor LP/B/385/XI/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 27 November 2023.
Baca SelengkapnyaMenteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai melakukan rapat kerja perdana bersama Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis 31 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya