Lagi di luar kota, Hary Tanoe batal diperiksa Kejagung

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha Hary Tanoesoedibjo dalam kasus dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom. Ini kedua kalinya, bos MNC Group diperiksa dalam pusaran korupsi tersebut.

Hotman Paris Hutapea selaku kuasa Hukum Hary Tanoe membenarkan Kejagung melakukan pemanggilan terhadap kliennya. Namun, dipastikan Hotman, Hary Tanoe tidak bisa hadir dalam pemeriksaan tersebut.

"Hari ini pak HT memang diperiksa, tapi berhalangan hadir karena sedang berada di luar kota. Kita minta diundur tanggal 11," kata Hotman saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (6/3).

Orang lain juga bertanya?

Hotman tidak menjelaskan secara rinci keberadaan Hary Tanoe di kota mana dan untuk keperluan apa. "Iya enggak usah tahu lah kemananya," cetus dia.

Kendati begitu, dia memastikan pada tanggal 11 April nanti, Hary Tanoe akan datang ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. "Iya pasti datang," ungkap dia.

Disinggung apakah dirinya akan mendatangi Kejagung untuk menyerahkan surat keterangan jika kliennya tidak bisa hadir dalam pemeriksaan, pengacara kondang itu justru berkelakar.

"Iya enggak lah, masa Hotman Paris yang ke Kejagung. Nanti ada bawahan saya," pungkas Hotman.

Dalam kasus ini, Hary Tanoe sudah menjalani pemeriksaan perdana pada Kamis (17/3) lalu. Saat itu, usai diperiksa penyidik pidana khusus, Hary Tanoe mengklaim tidak tahu asal muasal terjadinya rasuah di restitusi pajak PT Mobile 8 tersebut.

Sebagai komisaris PT Mobile 8 saat kasus ini bergulir, Hary Tanoe mengklaim tidak pernah mengurus semua persoalan pajak di perusahaan tersebut. ‎Dia menyebut kasus ini hanya persoalan kegiatan operasional perusahaan.

"Ada dua hal yang saya harus jawab, pertama tentang kasus ini saya tidak tahu. Ini kan operasional," kata Hary Tanoe beberapa waktu lalu.

Diketahui, kasus dugaan korupsi ini muncul setelah penyidik Kejagung menemukan adanya transaksi palsu terkait permohonan restitusi antara PT Mobile 8 dengan PT Jaya Nusantara pada periode 2007-2009. Di mana, dalam kurun waktu tersebut, PT Mobile 8 diduga telah memalsukan bukti transaksi dengan PT Jaya Nusantara hingga mencapai Rp 80 miliar.

"PT Jaya Nusantara sebenarnya tidak mampu untuk membeli barang dan jasa telekomunikasi milik PT Mobile 8. Transaksi pun direkayasa, seolah-olah terjadi perdagangan dengan membuatkan invoice sebagai fakturnya," ujar ketua tim penyidik perkara tersebut, Ali Nurudin, 21 Oktober 2015 silam.

Setelah diajukan, permohonan restitusi pajak pun dikabulkan oleh KPP Perusahaan Masuk Bursa Jakarta pada 2009. Padahal, bukti transaksi yang menjadi dasar pengajuan restitusi tersebut merupakan barang palsu yang dibuat oleh PT Mobile 8 sendiri.

(mdk/lia)