Follow
Lagi, KPK minta tambahan jaksa ke Kejagung
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo kembali meminta tambahan jaksa dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut dia, minimnya jumlah jaksa di KPK menjadi salah satu kendala dalam penanganan perkara korupsi.
"Kalau kita bicara penindakan, hari ini KPK menghadapi salah satu kendala serius. Yaitu kurangnya jaksa yang bertugas di KPK," ujar Agus saat penyerahan aset rampasan kasus korupsi di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (24/7).
Agus mengaku telah mengirimkan utusannya ke Kejagung untuk membicarakan penambahan jaksa. Saat ini, jumlah jaksa di KPK hanya sekitar 80 orang. Agus berharap Kejagung menambahkan 40-60 orang jaksanya untuk KPK.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
"Ini saya mohon betul, karena yang kami amati salah satu bottleneck-nya itu karena kurangnya jaksa. Banyak kasus yang tersendat. Mudah-mudahan dengan bantuan bapak, pekerjaan yang ada di KPK jadi lebih lancar," ucapnya.
Jaksa Agung HM Prasetyo menanggapi permintaan Agus. Prasetyo setuju penambahan jaksa dari lembaganya dengan satu catatan.
"Saya pikir tak ada masalah sejauh anak-anak saya di sana jangan sampai dianggap sebagai pelengkap," ucap Prasetyo.
Menurut Prasetyo, ada persoalan di internal KPK yang perlu dibenahi sebelum Kejagung mengakomodir kebutuhan lembaga antirasuah tersebut.
"Ini mungkin PR kita bersama bagaimana kita benahi, sehingga semakin memperkuat barisan kita untuk menanggulangi korupsi," katanya.
Bukan Pertama Kali
Permintaan Agus kepada Prasetyo soal kebutuhan jaksa di KPK bukan kali ini saja terjadi. Pada Mei 2018, Agus mengaku telah mengajukan permintaannya ke Prasetyo namun tak kunjung direalisasikan.
"Saya sudah menemui Pak Jaksa Agung, memang dijanjikan akan dipenuhi. Tapi sampai sekarang belum (dipenuhi)," ujar Agus, Jakarta Sabtu 26 Mei 2018.
Prasetyo kala itu memberikan syarat agar KPK memperbaiki internalnya terlebih dulu sebelum dipenuhi permintaannya. Apalagi kalau itu dia menerima kabar miring terkait kondisi di internal KPK.
"Saya juga mendengar di sisi lain ada di pihak internal KPK sendiri yang justru tidak menghendaki itu (kehadiran jaksa di KPK). Ini yang saya harapkan supaya KPK selesaikan masalah internal dulu," ujar Prasetyo di kantornya, Jakarta, Rabu 30 Mei 2018.
Reporter: Nafiysul QodarSumber: Liputan6.com
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dia menilai pansel harus 'jemput bola' kepada tokoh-tokoh yang kompeten dalam pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya
Rekrutmen calon pimpinan dan dewan pengawas KPK dibuka sejak 26 Juni 2024.
Baca Selengkapnya
Pansel Capim KPK mengaku sudah melakukan upaya jemput bola untuk mencari Capim dan Dewas KPK yang memiliki kompetensi pemberantasan korupsi.
Baca Selengkapnya
Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca Selengkapnya
Agus Rahardjo Ngaku Diintervensi Jokowi, Firli Bahuri: Saya Kira Semua Akan Alami Tekanan
Baca Selengkapnya
Menurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.
Baca Selengkapnya
Johan Budi meminta agar permasalahan itu disampaikan kepada Komisi III DPR RI sebagai mitra KPK.
Baca Selengkapnya
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti banyaknya pejabat dalam negeri ditangkap karena pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya
Menurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca Selengkapnya
Ganjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca Selengkapnya
Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca Selengkapnya