Lakukan Pergeseran Anggaran, Mendikbud Pastikan Tunjangan Guru Tidak Terdampak
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memastikan tidak ada pemotongan anggaran untuk tunjangan guru pada pergeseran atau refocussing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Kami memastikan tidak ada pemotongan anggaran tunjangan guru maupun bantuan untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam refocussing anggaran ini," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR di Jakarta, Rabu (20/5).
Dia menambahkan pemotongan anggaran sebesar Rp 4,9 triliun tersebut berasal dari kegiatan pendukung dana manajemen termasuk perjalanan dinas, rapat dan acara-acara yang tidak dapat dilakukan.
-
Kenapa guru harus mengurangi pengeluaran? Apabila tidak bisa menambah penghasilan dalam waktu singkat maka idealnya harus mengurangi pengeluaran.
-
Bagaimana Pramono Anung meningkatkan pendapatan guru honorer? Guru honorer yang selama ini hanya Rp2 juta, kami berikan UMP yaitu Rp5 juta,' janji Pram.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Siapa yang mengalami penurunan gaji? Laporan tersebut menganalisis data dari lebih dari 10.000 karyawan startup dan melibatkan wawancara dengan 183 pemimpin serta pendiri startup di Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Taiwan.
-
Bagaimana cara menghemat pengeluaran? Mengurangi biaya belanja bukan berarti mengurangi manfaat dari barang itu sendiri. Sebaliknya, dengan membeli barang dengan harga lebih tinggi, cenderung hemat. Sebab, produk dengan harga cukup tinggi memiliki usia pakai lebih panjang dibandingkan produk dengan harga murah. Akhirnya, Anda tidak perlu membeli produk yang serupa di setiap satu atau dua bulan sekali.
Kemudian dari anggaran pembangunan infrastruktur yang ditunda seperti renovasi kantor pusat dan anggaran Kemendikbud untuk renovasi sekolah, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru.
Anggaran lain yang dipangkas yakni pelatihan guru secara tatap muka yang tidak bis dilakukan dan harus dirancang ulang sebagai pelatihan secara daring, penyediaan sarana prasarana ke SMK dan perguruan tinggi yang ditunda.
Nadiem memastikan tidak ada perubahan anggaran pada peningkatan TIK, bantuan KIP, KIP Kuliah, tunjangan profesi guru serta bantuan perguruan tinggi swasta.
"Tidak ada pemotongan untuk hal-hal yang dibutuhkan pada saat pandemi COVID-19 ini berlangsung," ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian mengatakan, pihaknya terpukul dengan besarnya pemotongan anggaran yang dilakukan. Namun pihaknya dapat menerima keputusan tersebut.
Meski demikian, Hetifah meminta Kemendikbud untuk memastikan agar bisa melakukan apa saja yang sudah direncanakan sebelumnya.
"Pandemi COVID-19 ini memberikan percepatan pada pendidikan kita. Terutama pada pembelajaran jarak jauh," ujarnya.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah, meminta Nadiem untuk menjabarkan pemotongan anggaran pada setiap satuan kerja, dan bagaimana upaya antisipasi pemotongan anggaran tersebut terhadap kinerja satuan kerja. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemangkasan perjalanan dinas merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaKemdiktisaintek menjelaskan berbagai penyebab ketiadaan anggaran terkait tunjangan dosen pada 2025 ini.
Baca SelengkapnyaMenag kini memangkas 50 persen biaya perjalanan dinas.
Baca SelengkapnyaMuhadjir Effendy mengingatkan alokasi anggaran pendidikan bukanlah untuk sekolah kedinasan
Baca SelengkapnyaMendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum Supratman Andi Agtas mengakui sudah menerapkan penghematan sebelum aturan itu diterbitkan.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaKPK heran mengapa Pemkab mementingkan perjalanan dinas yang tidak bisa mengentaskan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaPrabowo yakin kebijakan ini bakal menghemat anggaran negara hingga Rp15 triliun.
Baca SelengkapnyaErick Thohir merasa persetujuan anggaran tahun depan sebagai bagian dari cobaan.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo mengingatkan agar para pejabat, khususnya menteri dan kepala daerah, tidak melakukan mark up anggaran
Baca Selengkapnya