Lalai mengawasi JIS, OC Kaligis juga akan gugat Kemendikbud

Merdeka.com - Setelah melayangkan gugatan terhadap Jakarta International School (JIS), keluarga korban pelecehan seksual M (6) juga menggugat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut diutarakan kuasa hukum keluarga korban, OC Kaligis.

Gugatan tersebut dilayangkan lantaran kementerian yang digawangi oleh M Nuh itu dinilai lalai dalam pengawasan pendirian dan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Kami menyayangkan tindakan Tergugat II (Kemendikbud) yang masih memberi kesempatan pada Tergugat I (JIS). Untuk menyelenggarakan kegiatan PAUD. Padahal faktanya, Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum, dengan membiarkan terjadinya kejahatan seksual di lingkungan JIS," kata OC di PN Jaksel, Senin (21/4).

Yang lebih disayangkan lagi, menurut dia Kemendikbud masih memberikan izin terkait kepengurusan TK JIS pada 18 April 2014 lalu. Padahal, saat itu JIS sudah terbukti menyelenggarakan proses belajar mengajar tingkat TK secara ilegal, karena tidak memiliki izin.

"Dengan adanya peristiwa kejahatan seksual sadis tersebut, seharusnya Tergugat II dengan tegas melarang dan menutup JIS secara permanen," tegas Kaligis.

Beberapa hal itulah yang dinilai Kaligis sebagai kegagalan Kemendikbud dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok pengawasan adalah suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar Pasal 1367 KUHP.

Pasal itu berisi, 'Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya'.

Untuk JIS sendiri dikenakan Pasal 71 KUHP yang berisik pengaturan mengenai berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap seorang tertuduh yang telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama.

"Pengelola (JIS) akan dikenakan ancaman hukuman 10 tahun penjara," imbuh Kaligis.