Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Langgar hak pelanggan,DKI belum bisa terapkan panti pijat gembok

Langgar hak pelanggan,DKI belum bisa terapkan panti pijat gembok Ilustrasi Pijat Gembok. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Fenomena panti pijat plus bergembok saat ini tengah marak di Malang, Jawa Timur. Para pemijat pun dipasang gembok di celana mereka. Sehingga, pelanggan pijat tidak tergiur dengan para pemijat tersebut.

Para pemijat memang diberikan celana bergembok pada saat melakukan pekerjaannya. Hal tersebut untuk menghindari transaksi seksual antara pelanggan dan para pemijat.

Namun, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Malam Adrian Maulite mengatakan hal tersebut tidak perlu diterapkan di kota besar seperti Jakarta. Pasalnya, itu bisa melanggar hak pelanggan untuk mendapatkan servis dari para pemijat.

Orang lain juga bertanya?

Topik pilihan: Hiburan malam | Prostitusi

"Itu tidak perlu. Itu namanya perampasan hak orang," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (7/9).

Dia mengatakan panti pijat plus bergembok malah lebih liar ketimbang panti pijat plus biasa. Lantaran, panti pijat plus bergembok harus dengan izin manajer untuk mendapatkan servis lebih.

"Ini pernah terjadi di Malang juga. Mereka semuanya digembok, tetapi begitu diusut malah terbalik. Malah lebih liar, Kalau ada transaksi seksual harus ke manajer terlebih dahulu," kata Adrian.

Menurut dia, untuk menghindari adanya transaksi seksual seharusnya panti pijat tidak menggunakan kamar. Hanya memakai tembok pembatas serta penutup kain. Selain itu, kata Adrian, pintu yang digunakan di panti pijat tidak perlu dikunci.

"Pakai ruangan biasa saja, tidak perlu di kunci, pakai pembatas biasa saja. Kalau pake kamar dan dikunci itu kan enggak lucu. Banyak terjadi seperti itu. Saya menghargai itu, itu biar tidak ada transaksi seksual. tetapi harus liat balik itu juga. Jadi, itu hanya kejadian lokal, tidak perlu," pungkas dia.

(mdk/war)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih
DPRD DKI Tolak Wacana Gubernur Jakarta Dipilih Langsung Presiden: Karena Merenggut Hak Rakyat Memilih

Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur

Baca Selengkapnya
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan
Ahmad Syaikhu: Kalau RUU DKJ Disahkan Demokrasi akan Mundur, Hak Warga Jakarta Dihilangkan

PKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Pedagang Protes Harga Sewa Kios di Tanah Abang Naik, Heru Budi: Saya Tidak Bisa Ikut Campur
Pedagang Protes Harga Sewa Kios di Tanah Abang Naik, Heru Budi: Saya Tidak Bisa Ikut Campur

Heru bilang, kebijakan ihwal tarif sewa antara Sarana Jaya dan pedagang merupakan proses business to business (B2B).

Baca Selengkapnya
Pengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi
Pengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi

Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.

Baca Selengkapnya
PKS Minta Pemprov DKI Tolak Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta
PKS Minta Pemprov DKI Tolak Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta

Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, LGBT bertentangan dengan norma agama dan Pancasila.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Camat Jagakarsa Soal Alfamidi yang Disegel
Penjelasan Camat Jagakarsa Soal Alfamidi yang Disegel

Pembangunan Alfamidi tersebut sudah rampung sehingga sekarang hanya menunggu izin turun.

Baca Selengkapnya
Warga Kampung Bayam Terdampak JIS, Ketua DPRD DKI Minta Tiru Cara Jokowi-Ahok
Warga Kampung Bayam Terdampak JIS, Ketua DPRD DKI Minta Tiru Cara Jokowi-Ahok

Prasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Pastikan Tak Terapkan Ganjil Genap 24 Jam
Pemprov DKI Pastikan Tak Terapkan Ganjil Genap 24 Jam

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Pedagang Pasar Rangkasbitung Bongkar Paksa Penutup Perlintasan Kereta Api
Pedagang Pasar Rangkasbitung Bongkar Paksa Penutup Perlintasan Kereta Api

Pedagang membongkar paksa pagar penutup perlintasan sebidang kereta api. Aksi itu mereka lakukan, karena penutupan akses membuat Pasar Rangkasbitung sepi.

Baca Selengkapnya
PSI Jakarta Buka Hotline Pengaduan Penonaktifan NIK Warga, Catat Nomornya!
PSI Jakarta Buka Hotline Pengaduan Penonaktifan NIK Warga, Catat Nomornya!

PSI menyediakan layanan hotline pengaduan melalui nomor WhatsApp

Baca Selengkapnya