Langgar hak pelanggan,DKI belum bisa terapkan panti pijat gembok
Merdeka.com - Fenomena panti pijat plus bergembok saat ini tengah marak di Malang, Jawa Timur. Para pemijat pun dipasang gembok di celana mereka. Sehingga, pelanggan pijat tidak tergiur dengan para pemijat tersebut.
Para pemijat memang diberikan celana bergembok pada saat melakukan pekerjaannya. Hal tersebut untuk menghindari transaksi seksual antara pelanggan dan para pemijat.
Namun, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Malam Adrian Maulite mengatakan hal tersebut tidak perlu diterapkan di kota besar seperti Jakarta. Pasalnya, itu bisa melanggar hak pelanggan untuk mendapatkan servis dari para pemijat.
-
Siapa yang melakukan itu? Toh kamu juga tidak sendirian, karena banyak orang melakukan hal kamu juga lakukan.
-
Dimana praktik penumbalan ini terjadi? Penelitian ini dilakukan setelah evaluasi ulang sebuah kuburan tua yang ditemukan di Saint-Paul-Trois-Châteaux, Prancis selatan, lebih dari 20 tahun lalu.
-
Bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Kata-kata tentang kemerdekaan dapat mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan dan pentingnya terus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif.
-
Kenapa Rieke Diah Pitaloka minta PPN dibatalkan? Diah mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan berencana menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 dengan alasan 'perintah' dari Pasal 7 UU No.7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.'Dengan segala hormat, amanat Pasal 7 harus dipahami secara utuh, jangan hanya diambil Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu (a) sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; (b) sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,' kata Diah dalam keterangannya pada Sabtu (21/12).
-
Siapa saja yang perlu memiliki tenggang rasa? Dengan memiliki tenggang rasa, seseorang juga akan lebih dapat menerima perbedaan dan memperlakukan orang lain dengan adil, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
Topik pilihan: Hiburan malam | Prostitusi
"Itu tidak perlu. Itu namanya perampasan hak orang," ujar dia kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (7/9).
Dia mengatakan panti pijat plus bergembok malah lebih liar ketimbang panti pijat plus biasa. Lantaran, panti pijat plus bergembok harus dengan izin manajer untuk mendapatkan servis lebih.
"Ini pernah terjadi di Malang juga. Mereka semuanya digembok, tetapi begitu diusut malah terbalik. Malah lebih liar, Kalau ada transaksi seksual harus ke manajer terlebih dahulu," kata Adrian.
Menurut dia, untuk menghindari adanya transaksi seksual seharusnya panti pijat tidak menggunakan kamar. Hanya memakai tembok pembatas serta penutup kain. Selain itu, kata Adrian, pintu yang digunakan di panti pijat tidak perlu dikunci.
"Pakai ruangan biasa saja, tidak perlu di kunci, pakai pembatas biasa saja. Kalau pake kamar dan dikunci itu kan enggak lucu. Banyak terjadi seperti itu. Saya menghargai itu, itu biar tidak ada transaksi seksual. tetapi harus liat balik itu juga. Jadi, itu hanya kejadian lokal, tidak perlu," pungkas dia.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi DPRD DKI Jakarta menolak wacana kebijakan gubernur dipilih langsung presiden usai Ibu Kota berpindah ke IKN, Kalimantan Timur
Baca SelengkapnyaPKS tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaHeru bilang, kebijakan ihwal tarif sewa antara Sarana Jaya dan pedagang merupakan proses business to business (B2B).
Baca SelengkapnyaPengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaMuhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, LGBT bertentangan dengan norma agama dan Pancasila.
Baca SelengkapnyaPembangunan Alfamidi tersebut sudah rampung sehingga sekarang hanya menunggu izin turun.
Baca SelengkapnyaPrasetio berharap berharap eksekutif dan legislatif duduk bersama mencari jalan keluar mengenai Kampung Susun Bayam.
Baca SelengkapnyaPengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penerapan ganjil-genap 24 jam tidak efektif untuk menekan polusi udara di DKI.
Baca SelengkapnyaPemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaPedagang membongkar paksa pagar penutup perlintasan sebidang kereta api. Aksi itu mereka lakukan, karena penutupan akses membuat Pasar Rangkasbitung sepi.
Baca SelengkapnyaPSI menyediakan layanan hotline pengaduan melalui nomor WhatsApp
Baca Selengkapnya