Langgar Pidana Pemilu, 5 Komisioner KPU Palembang Dituntut 6 Bulan Bui

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut lima komisioner KPU Palembang pidana enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun penjara. Jaksa menilai para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemilu.

JPU dari Kejaksaan Negeri Palembang Ursula Dewi mengatakan, tuntutan itu berdasarkan temuan fakta-fakta persidangan baik dari yang memberatkan maupun meringankan dari saksi. Terdakwa dianggap tidak cermat dalam menyelenggarakan pemilu 17 April 2019.

"Kelima terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan hak pilih orang lain hilang seperti yang tercantum dalam pasal 510 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum juncto Pasal 55 KUHP. Kami menuntut penjara enam bulan dengan masa percobaan satu tahun," ungkap Ursula saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, Kamis (11/7).

Dia mengatakan, para terdakwa tidak cermat memverifikasi rekomendasi Bawaslu Palembang untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSL) di 70 TPS. Hal itu menyebabkan ribuan pemilih tak bisa mencoblos.

"Fakta persidangan dari saksi perbuatan, mereka terbukti sebagaimana yang didakwakan," ujarnya.

Selain itu, para terdakwa dituntut denda sebesar Rp10 juta subsider satu bulan penjara. Tuntutan jaksa terbilang cukup rendah karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan.

"Salah satu yang meringankan yakni para terdakwa ini telah berperan dalam pelaksanaan pemilu 2019," kata dia.

Ketua Majelis Hakim Erma Suharti mengatakan, jadwal dilanjutkan untuk agenda pembelaan dari penasihat hukum dan selanjutnya pembacaan vonis.

"Kami minta penasihat hukum mempersiapkan pembelaan atas tuntutan jaksa," ujarnya.