Langkah pemerintah selamatkan WNI dari Abu Sayyaf

Merdeka.com - Pemerintah Filipina menanggung malu setelah satu sandera asing Abu Sayyaf dipastikan tewas. John Ridsdel (68), warga Kanada, ditemukan militer Fiipina di pulau kawasan Jolo dalam keadaan terpenggal Senin (25/4) petang waktu setempat. Penemuan ini berselang lima jam dari tenggat akhir tebusan, seperti dilansir Sydney Morning Herald.

Abu Sayyaf merilis video ancaman eksekusi Ridsdel sejak pekan lalu. Pemerintah Filipina menjamin negara asal sandera untuk tenang karena operasi militer akan digelar. Namun nyatanya satu sandera tewas.

Presiden Joko Widodo menegaskan upaya pembebasan 10 awak kapal asal Indonesia yang disandera kelompok garis keras Abu Sayyaf di Filipina tidaklah mudah. Sebab, informasi yang diperoleh jika pelaku terus berpindah-pindah lokasi sehingga menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya pembebasan.

"Kita akan sulit, kita harus ngerti yang lain juga enam bulan belum beres, delapan bulan juga belum beres. Malah kemarin ada yang sudah dieksekusi. Tidak segampang itu dengan memudahkan persoalan yang tidak mudah, karena di situ juga dikepung oleh tentara Filipina. Dan kita tahu kemarin sandera dipindahkan lagi ke tempat lain. Pindah-pindah sandera sudah menyulitkan kita," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4).

Hambatan yang kedua, Jokowi mengatakan yaitu lokasi penyanderaan berada di negara lain, sehingga TNI tak dapat masuk begitu saja untuk membebaskan sandera. Sebab, Konstitusi Filipina mengatur pelarangan militer dari negara lain untuk masuk ke wilayahnya. Terlebih, kata Jokowi, apabila Filipina memberikan izin, hal itu bukanlah sebuah perkara yang mudah. Pasalnya, izin harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari Parlemen Filipina.

"Kita ingin agar sandera itu bisa segera dilepas. Tetapi kita juga harus sadar bahwa itu berada di negara lain. Kalau kita mau masuk ke sana harus ada izin. Kalau kita mau mengunakan misalnya teknik kita juga izin. Pemerintah Filipina pun harus mendapat persetujuan dari parlemen, itu yang memang sangat menyulitkan kita," ujarnya.

Meski demikian, Jokowi menegaskan pemerintah Indonesia terus berupaya agar dapat membebaskan seluruh sandera, yaitu dengan terus menggalakkan koordinasi dengan pemerintah Filipina. Selain itu, militer Indonesia juga terus disiagakan di daerah yang dekat dengan Filipina di Tarakan, Kalimantan Timur.

"Operasi siang malam selalu ditindaklanjuti posisinya seperti apa dan komunikasi terus kita lakukan baik dengan pemerintah Filipina maupun juga dengan yang menyandera. Dan kita harapkan ini bisa seperti yang saya sampaikan bisa segera diselesaikan," tukasnya.

Jokowi pun akan mengundang Panglima Militer Filipina dan Panglima Militer Malaysia beserta Menteri Luar Negeri kedua negara pada pekan ini. Hal itu diperlukan untuk menjalin kerjasama berupa patroli militer gabungan untuk menangkal kelompok garis keras Abu Sayyaf.

"Minggu ini kita akan undang Panglima dari Malaysia, dan Menteri Luar Negeri Malaysia, Panglima dari Filipina dan Menteri dari Luar Negeri Filipina, Minggu ini kita akan ketemu di sini," ujar Jokowi.

Presiden menegaskan, patroli bersama antar ketiga negara ini sangat penting dan perlu segera direalisasikan. Patroli gabungan diharapkan dapat mencegah kelompok Abu Sayyaf kembali melakukan perompakan terhadap kapal Indonesia maupun kapal dari negara lain. Apalagi jalur perdagangan via laut di wilayah ketiga negara ke depannya intensitasnya tergolong tinggi.

"Kita akan membuat patroli bersama sehingga memastikan bahwa alur di kawasan itu kondisi aman," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengutuk aksi militan Abu Sayyaf yang mengeksekusi Ridsdel. Selain Rissdel, masih ada satu lagi warga negara Kanada yang ditahan oleh militan yang berafiliasi dengan ISIS, yakni Robert Hall (50), yang belum diketahui keadaannya.

"Tentu kita bersedih itu, karena ada di Filipina (WNI yang ditahan Abu Sayyaf). Harus kita waspada juga. Jangan sampai terjadi dengan WNI kita," kata JK. (mdk/eko)