Langkah Tepat yang Harus Dilakukan Pemerintah Saat Ini Untuk Kendalikan Covid-19

Merdeka.com - Kasus positif Covid-19 bertambah 8.854 pada hari Rabu kemarin (6/1). Kasus baru itu ditemukan berdasarkan pemeriksaan spesimen dari 44.734 orang. Artinya, positivity rate hari Rabu kemarin mencapai 19,8 persen.

Sementara itu, jumlah kasus positif secara kumulatif tembus 788.402 kasus dengan jumlah kematian mencapai 23.296.

Pengamat Kesehatan, Marius Wijajarta, mengatakan tingginya angka kasus positif Covid-19 di Indonesia menunjukkan ada yang salah dengan penanganan pandemi di Indonesia. Seharusnya, kata Marius, ketika ditemukan kasus positif pada orang tanpa gejala, pemerintah tidak menganjurkan mandiri di rumah. Menurutnya, itulah penyebabnya kasus Covid-19 di Indonesia meledak.

"Harusnya ketika hasil tesnya positif, jangan disuruh isolasi mandiri. Ini dari awal sudah salah, harusnya semua ditangani sama nakes. Kalau nakes atau rumah sakitnya kurang, mereka harusnya dikarantina, jangan dibiarkan di rumah," kata Marius saat dihubungi merdeka.com, Kamis (6/1).

Saat ini, jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sangat menipis. Bahkan berdasarkan laporan Satgas Covid-19, sebagian rumah sakit di Indonesia tempat tidur untuk pasien sudah penuh. Padahal, kata Marius, saat pandemi Covid-19 baru mewabah di Indonesia, jumlah keterisian tempat tidur belum penuh. Jumlah pasien yang dirawat juga masih sedikit.

Menurutnya, saat itu pasien tanpa gejala wajib dikarantina agar tidak menjadi sumber penyebaran Covid-19. Seharusnya, kata dia, pemerintah sudah sadar dari dulu. Bila baru sadar sekarang ini, kata dia, cukup telat.

"Kalau pandemi gini tuh tidak bisa isolasi mandiri. Ruang isolasi itu ada syaratnya. Harus dikasih alat tekanan negatif supaya virusnya tidak menyebar. Kalau mereka isolasi di rumah, sama saja buat peternakan Covid namanya. Peralatan makan, minum, dan sebagainya wajib dipisahkan," kata dia.

Seharusnya, kata Marius, pemerintah sadar bahwa di Indonesia masih banyak sekali ditemukan rumah yang letaknya di gang-gang sempit, yang hampir tidak ada jarak sama sekali antar rumah. Selain itu, menurutnya banyak masyarakat kelas bawah yang pekerjaan atau akivitasnya tidak pernah memperdulikan kesterilan dan kebersihan.

"Akhirnya kan timbul klaster keluarga. Sudah tau rumah pejabat sama rumah warga beda. Saya sedih pas pemerintah anjurkan isolasi mandiri. Sekarang yang tanpa gejala kan akhirnya juga banyak yang diisolasi di RSD Wisma Atlet. Padahal tadinya disuruh isolasi mandiri,” ujarnya.

Saat ini, yang bisa dilakukan pemerintah hanyalah meningkatkan 3T yakni testing, tracing, dan treatment. "Sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain 3T itu," kata Marius.

Ditambah kesadaran masyarakat yang harus sama-sama membantu pemerintah dengan tetap menahan diri agar tidak keluar rumah dan selalu mematuhi protokol kesehatan.

"Ini sudah 11 bulan nih, harus gencarkan test PCR/swab. Covid-19 ini mudah ditangani kok sebenarnya. Dari awal harusnya dicari sumber penularannya, tracing penting sekali. Kalau sudah dapat, kemudian dites PCR. Seluruh orang yang ikut menangani pasien Covid-19 dites. Mulai dari nakes, sampai ke tukang gali kubur dan cleaning service rumah sakit. Pastikan jangan ada yang tidak dites," ujarnya.

Selain itu, hal yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat di saat seperti ini, yakni bersama-sama menyebarkan informasi yang positif. Dia berharap, pemerintah tidak mengucapkan pernyataan yang bisa meresahkan masyarakat. Begitu pula sebaliknya.

Marius berharap pemerintah bisa mengendalikan jumlah hoax yang beredar terkait pandemi, termasuk vaksin. Dia berharap, program vaksinasi pemerintah bisa berjalan lancar.

"Sekarang banyak orang yang tidak mengerti kesehatan ikut ngomong. Pejabat ngomong soal Covid. Harusnya biarkan orang-orang profesional, yang benar-benar punya background di bidang kesehatan, vaksinasi, atau penyakit menular yang berbicara. Ini yang buat masyarakat resah. Banyak hoaks dan gosip yang beredar," terangnya.

Dia juga mengingatkan, vaksinasi bukanlah suatu obat, yang mana setelah program vaksinasi selesai, maka otomatis Indonesia bisa bebas dari pandemi Covid-19. Pemahaman tersebut dari awal menurutnya sudah salah.

"Dari awal sudah tidak benar. Dari awal pejabat sudah salah ngomong, katanya "Penyakit ini belum ada vaksinnya, padahal vaksin itu bukan obat. Vaksin dan obat itu beda jauh," kata Marius.