Lanud Halim kebobolan WNA, Demokrat bilang 'Ini kecolongan besar!'

Merdeka.com - Tujuh pegawai kereta cepat dibekuk petugas Pertahanan Pangkalan (Hanlan) saat melakukan pengeboran di sekitar Lanud Halim Perdanakusuma. Hasil pemeriksaan TNI AU, menyatakan ada lima warga negara China diciduk dalam aktivitas tidak berizin itu. Para pekerja asing juga tidak melengkapi diri dengan identitas.

Kondisi itu mendapat tanggapan Ketua DPP Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu. Dia merasa kecewa berat dan merasa aneh karena TNI AU baru sadar kebobolan masuknya warga asing. Khatibul bahkan menyebut insiden ini sebagai kelemahan besar pasukan TNI AU.

"Ini kecolongan besar. Ini jangan dianggap remeh karena ini apapun yang namanya lokasi militer di sebuah negara itu steril. Jangankan buat warga negara lain, buat warga Indonesia saja proses masuk ke situ itu seleksinya ketat," kata Khatibul saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (27/4).

Khatibul sejauh merasa heran peran TNI justru lebih sering digunakan menggusur warga. Padahal mereka masih sering kebobolan terkait upaya mempertahankan kedaulatan.

"Jangan cuma berani dijadikan alat untuk menggusur Kalijodo, Luar Batang, menggusur orang-orang miskin tapi berhadapan dengan warga negara lain yang jelas-jelas melanggar hukum tidak berani," tuturnya.

Khatibul mendesak agar pemerintah dan aparat keamanan menindak tegas para WNA tersebut. Bahkan menurutnya harus diadili melalui pengadilan militer.

"Mestinya ada tindakan langsung. Orang masuk ke suatu wilayah militer apalagi dia orang asing, itu harus ada tindakan. Jadi enggak bisa cuma diklarifikasi ini ada suratnya atau tidak kemudian selesai. Harus ada tindakan hukum militer yang harus diterapkan. Hukum militer supaya kita tidak dilecehkan oleh negara lain. Ini menyangkut kewibawaan TNI," pungkasnya.

Pengamat hukum Andri W Kusuma menambahkan, Lanud Halim Perdanakusuma merupakan kawasan militer strategis yang harus benar-benar dijaga. Kasus masuknya warga negara China di kawasan itu secara tidak langsung bisa membahayakan negara.

"Masuknya warga negara China ke Halim Perdanakusuma patut dicurigai. Proyek kereta cepat itu sama saja dengan memberikan lahan Halim kepada negara lain. Ini berbahaya," kata Andri dalam keterangannya.

Maka dari itu, adanya insiden itu diminta adanya peninjuan ulang terhadap proyek kereta cepat. "Sebaiknya proyek kereta cepat ditinjau ulang, atau kalau perlu dibatalkan," tegasnya. Andri juga menilai pemerintah harusnya patut curiga para pekerja China itu kemungkinan militer.