Lapas Kelebihan Kapasitas, Pemerintah Diminta Prioritaskan Napi Divaksinasi Covid-19
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta pemerintah memprioritaskan napi dan tahanan di seluruh lapas Indonesia untuk menerima vaksin Covid-19 sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya di bidang kesehatan.
Dia menilai kondisi di lapas di Indonesia membuat para napi sangat berisiko terpapar Covid-19.
"Saya meminta pemerintah agar menjadikan para tahanan di lapas sebagai prioritas penerima vaksin Covid-19," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/2) seperti dilansir Antara.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Siapa yang butuh vaksin cacar api? Vaksin ini terbukti mengurangi risiko terkena cacar api dan mengurangi tingkat keparahan gejala jika infeksi tetap terjadi.
-
Siapa yang harus melakukan vaksinasi rabies? Vaksinasi dapat memberikan kekebalan tubuh pada hewan sehingga tidak mudah terserang rabies.
-
Siapa yang direkomendasikan untuk melakukan imunisasi? Selain itu, ibu hamil juga diingatkan untuk menjauh dari pasien cacar, karena infeksi ini dapat membahayakan janin yang ada dalam kandungan jika mereka terjangkit.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
Dia menjelaskan usulan tersebut karena kondisi mayoritas penjara di Indonesia sudah banyak yang kelebihan kapasitas sehingga para napi tidak bisa jaga jarak dan akibatnya sangat rentan terpapar Covid-19.
Sahroni menjelaskan, hingga saat ini, angka penyebaran Covid-19 di lapas masih tinggi, misalnya November 2019 ada ratusan napi di Lapas Pekanbaru yang positif dan di Lapas Sukamiskin memiliki 52 kasus positif.
"Kejadian itu karena padatnya tahanan di lapas hingga berisiko menyebabkan penyebaran yang tinggi. Untuk itu saya meminta kepada Kemenkum HAM untuk segera melakukan vaksinasi di lapas," ujarnya.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa vaksinasi tersebut sebagai bentuk pemenuhan hak para tahanan di bidang pelayanan kesehatan yang harus dijamin negara.
Menurut dia, walaupun statusnya para tahanan namun tetap memiliki hak dari negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Jangan karena mereka tahanan lalu statusnya dipandang sebelah mata. Karena itu demi HAM, pemerintah harus prioritaskan vaksinasi para tahanan," katanya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Narapidana yang akan diberikan amnesti adalah yang ditahan terkait politik, persoalan UU ITE, pengidap penyakit berkepanjangan dan gangguan jiwa.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan meminta pertimbangan ke DPR, sebelum menetapkan jumlah dan nama narapidana yang mendapatkan amnesti.
Baca SelengkapnyaVaksin booster masih gratis dan dapat ditemukan di puskesmas atau faskes terdekat.
Baca SelengkapnyaPuan pun menginstruksikan kepada seluruh Anggota DPR RI yang berasal dari dapil yang wilayahnya terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki untuk ikut membantu.
Baca SelengkapnyaYasonna Laoly, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham, memberi pesan penting untuk Menteri HAM Natalius Pigai
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dosis kelima atau booster ketiga.
Baca SelengkapnyaRencana pemberian booster ketiga ini buntut kembali meningkatnya kasus Covid-19.
Baca SelengkapnyaMulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca SelengkapnyaSelama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim.
Baca SelengkapnyaJokowi memberikan arahan agar jajarannya bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan program penanggulangan narkotika secara terukur
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca Selengkapnya