Lapor LHPK, Kemendagri raih opini WTP dari BPK
Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian (LHPK) di Auditorium BPK RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/5).
Mendagri Tjahjo Kumolo bersyukur pihaknya mendapatkan WTP. Dia mengatakan, BPK dapat membuat Kemendagri lebih teliti dalam mengelola keuangan.
"BPK dengan peran yang begitu besar dengan teliti dan cermat menggerakkan kami semua sehingga dari tiga tahun berturut turut WTP dan BNPP empat tahun juga," katanya di Auditorium BPK RI, Rabu (30/5).
-
Apa harapan Kemnaker untuk BPVP Belitung? 'Usia 4 tahun BPVP Belitung ini adalah usia yang sangat muda. Namun demikian, kami berharap BPVP Belitung menjadi tempat bagi SDM khususnya yang ada di Pulau Belitung ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau juga di tempat lain yang ingin meningkatkan keterampilan, meningkatkan kompetensinya yang itu sangat diharapkan menjadi modal untuk bisa bersaing dalam pasar kerja yang sangat ketat,' ucap Sekjen Anwar.
-
Bagaimana Kemendagri mendorong kinerja TP PKK? Tri menegaskan kepada Pj. Ketua TP PKK yang dilantik agar dapat meningkatkan kinerja para pengurus dan kader PKK di daerahnya masing-masing.
-
Bagaimana Gus Ipul menilai PKB? Keras! Ulama NU Gus Ipul Blak blakan Cak Imin & PKB Tak Naikkan Pamor Anies
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Siapa yang menyampaikan harapan untuk BPVP Belitung? Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi berharap Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Belitung dapat menjadi rumah latih yang memberi inspirasi, menggali potensi, dan menjadi pintu mewujudkan harapan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
-
Apa komitmen PKB di Pilgub Jabar? 'Pokoknya prinsipnya PKB siap siapapun yang berkompetisi karena PKB akan menyuguhkan alternatif pilihan untuk publik, sebanyak-banyaknya,' ujar Huda ketika ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (13/6).
Instansi lain yang juga dikomandani Tjahjo yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga mendapatkan opini WTP BPK. Kemendagri dan BNPP berkomitmen akan mempertahankan opini BPK tersebut.
"Harapannya ini akan terus memacu pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten juga dengan predikat WTP yang sama kemudian kami akan segera melaksanakan beberapa rekomendasi rekomendasi perbaikan yang ada dari BPK. Jadi selama tiga tahun ini di kemendagri punya komitmen sudah terus WTP, BNPP terus empat tahun," ujar Tjahjo.
Di kesempatan sama, Anggota V BPK RI Isma Yatun berharap Kemendagri bisa mempertahankan opini WTP tersebut serta menjadi momentum supaya lebih baik. Terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK.
"Dan saya percaya, pastinya seluruh jajaran kementerian dan lembaga yang hari ini menerima WTP itu bekerja sebaik-baiknya untuk pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan," tandas Isma yang juga politisi PDIP ini.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Yasonna tidak ingin ada temuan berulang pada pemeriksaan laporan keuangan tahun-tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaOpini WTP tersebut diberikan langsung oleh Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana
Baca SelengkapnyaKemendag berhasil mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Baca SelengkapnyaBPK mengapresiasi upaya LKPP untuk senantiasa menjaga kualitas pelaporan keuangan LKPP.
Baca SelengkapnyaPermintaan uang itu agar Kementan dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.
Baca SelengkapnyaMenurut BPK, keberhasilan Kementan dalam mendapat WTP telah memenuhi empat kriteria kepatutan.
Baca SelengkapnyaKemenhub menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaHasil dari pemeriksaan BPK, laporan keuangan KPU dinyatakan wajar tanpa pengecualian.
Baca SelengkapnyaPenghargaan diterima langsung Gus Ipul dan Mas Adi di Sidoarjo, Jawa Timur.
Baca Selengkapnya