Follow
Laporan Dana Kampanye PSI ke KPU Capai Rp 84 Milliar
Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dana kampanye yang dilaporkan yakni sebesar Rp 84.660.186.785
Penyerahan laporan itu disampaikan Wakil Bendahara Umum PSI Suci Mayangsari bersama anggota lainnya di Ruang Sumba, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (1/5). PSI membawa 29 boks berkas pelaporan dana kampanye.
"Dalam rentang 20 Februari-25 April 2019 kami menerima total dana kampanye Rp 84 milliar," kata Suci.
-
Siapa yang berpidato di HUT PSI? Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep berpidato pada HUT ke-9 PSI di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (9/12).
-
Siapa pendiri PPPI? Beberapa nama besar yang pada saat itu masih menjadi mahasiswa di balik berdirinya PPPI ada Raden Tumenggung, Soegondo Djojopoespito, Abdullah Sigit, Suwiryo, Suryono, Susalit, Goenarso, dan lain sebagainya.
-
Di mana PPPI berdiri? Dirangkum dari berbagai sumber, Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia atau ejaan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia berdiri pada September 1926 oleh sekelompok mahasiswa dari Rechtshoogeschool atau sekolah hukum, Stovia atau sekolah kedokteran, dan Technische Hoogeschool atau sekolah ilmu teknik.
-
Apa yang dikasih ke PKL di Pasuruan? Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga menyerahkan gerobak secara simbolis kepada para PKL yang berjualan di sekitar Alun-alun Kota Pasuruan. Sebanyak 74 gerobak yang dibagikan telah didesain dan dibuat khusus oleh Pemkot Pasuruan.
-
Siapa saja yang hadir di Rakernas PKS? Acara tersebut dihadiri Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri, Aboe Bakar Al-Habsyi, dan Hidayat Nur Wahid.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Dia menjelaskan dana tersebut melalui sumbangan caleg serta beberapa pihak seperti perorangan ataupun badan usaha non pemerintah.
"Pengeluarannya sejumlah Rp 84.657.935.438 jadi enggak beda jauh. Sisa selisihnya berupa saldo yang masih ada di rekening kami itu sejumlah Rp 2.342.357," ucapnya.
Suci menyebut pengeluaran tersebar yakni untuk biaya kampanye caleg yakni mencapai Rp 42 milliar. Akan tetapi, untuk pengeluaran setiap caleg besaranya berbeda-beda.
Dia menyebut tidak ada caleg PSI yang pengeluaran kampanyenya hingga Rp 1 milliar. Sebab, terdapat sejumlah caleg yang menggunakan ide kreatifitasnya untuk berkampanye.
"Range nya ada yang ratusan jutaan, ada yang puluhan ada yang jutaan. Satu orang maksimal ratusan juta tidak ada yang sampai Rp 1 miliar," kata dia.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Laporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.
Baca Selengkapnya
artai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menyerahkan laporan terbaru terkait Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) partai politik peserta Pemilu 2024 kepada KPU.
Baca Selengkapnya
Tidak logis lantaran PSI sudah berkampanye dimana-mana.
Baca Selengkapnya
PSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.
Baca Selengkapnya
Total pengeluaran kampanye partai akan bisa dilihat nanti di Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
Baca Selengkapnya
KPU mengungkapkan jika laporan PSI itu belum semuanya dilaporkan.
Baca Selengkapnya
PSI pernah menjadi sorotan terkait dana kampanye. Sorotan kembali diterima PSI usai Pemilu 2024 kemarin.
Baca Selengkapnya
PDIP, Gerindra, PSI masuk dalam tiga besar partai kategori pengeluaran terbanyak selama Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
KPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca Selengkapnya
Pendapatan partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu sebesar Rp2.002.000.000 atau sekitar Rp2 miliar.
Baca Selengkapnya
Kaesang telah memerintahkan untuk melakukan revisi agar dapat selesai sebelum Jumat pekan ini.
Baca Selengkapnya
Laporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.
Baca Selengkapnya