Laporan Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Capaian Pemerintah Atasi Covid-19

Merdeka.com - Kantor Staf Kepresidenan merilis laporan dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode keduanya. Buku laporan capaian kinerja 2021 bertajuk Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021 berisi berbagai capaian Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin satu tahun terakhir khususnya dalam penangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Dari puncak garis komando, Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi memimpin pertempuran panjang melawan pandemi Covid-19," dalam laporan tersebut dikutip merdeka.com, Rabu (20/10).

Dalam laporan tersebut dijelaskan Jokowi selalu menekankan pentingnya kepemimpinan lapangan, kebijakan strategis, konsolidasi kerja tim, serta urgensi turun lapangan. Awal pandemi pun Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memerintahkan untuk mengevakuasi WNI di Wuhan pada awal 2020 hingga persiapan menuju endemi di akhir 2021.

Tidak hanya itu, dalam laporan tersebut juga dijelaskan Jokowi turun langsung mengecek pergerakan vaksinasi, ketersediaan obat, ruang perawatan, oksigen, distribusi sembako, serta semua prioritas dalam satu komando.

"Perlu konsistensi tujuan dan arah kebijakan. Tapi strategi dan manajemen harus dinamis seturut tantangan.Konsolidasi organ Pemerintah Pusat dan Daerah adalah niscaya," bunyi laporan tersebut.

Pada laporan tersebut dijelaskan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi pandemi. Dimulai pada 2 Maret 2020 kasus pertama muncul di Tanah Air dan memutuskan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB).

Setelah itu kasus mulai melandai, aktivitas masyarakat pun dilonggarkan sehingga pada 12 Oktober 2020 pemerintah mengeluarkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB). Tetapi kasus di Tanah Air mulai meningkat pada akhir 2020, pemerintah pun kembali mengetatkan aturan dengan menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Lalu pada 9 Maret 2021 pemerintah kembali mengambil kebijakan lain terkait pembatasan masyarakat untuk menekan angka Covid-19 yaitu PPKM mikro. Langkah tersebut pun sama seperti India. Pengendalian dilakukan di tingkat desa hingga RT/RW.

Walaupun sudah dikendalikan dengan PPKM mikro kasus masih meningkat. Pemerintah pun mengetatkan ikat pinggang pada 3 Juli 2021 yaitu dengan memberlakukan PPKM Darurat. Tetapi kasus pun belum berangsur melandai pemerintah mengambil kebijakan lain yaitu PPKM level, hal tersebut untuk melihat daerah mana saja yang sudah landai kasus Covid-19.

Tidak hanya penerapan kebijakan yang dibeberkan dalam laporan tersebut. KSP juga menulis capaian pemerintah dari serangan Delta yang membuat rumah sakit jadi penuh, obat langka, oksigen pun menipis. Sebab itu pemerintah mencari solusi. Para penimbun dilarang menangguk untung. Harga Eceran Tertinggi (HET) obat ditetapkan dan aturan-aturan pun dilempangkan.

Tidak hanya itu demi stok oksigen ada, pemerintah membuka keran impor konsentrator dan menerima bantuan dari negara sahabat. Di dalam negeri, konversi oksigen industri ke oksigen medis diterapkan.

Kemudian terkait vaksin, pemerintah kata KSP juga mengamankan vaksin dengan berbagai cara.Per 4 Oktober 2021 pasokan vaksin yang telah diamankan pemerintah yaitu untuk vaksin Sinovac, pemerintah telah mengamankan 219.676.280 dosis, vaksin AstraZeneca sebanyak 28.190.720 dosis, vaksin Sinopharm sebanyak 8.450.000 dosis, Vaksin Moderna sebanyak 8.000.160 dosis, dan vaksin Pfizer 15.710.760 dosis.

Tidak hanya itu pemerintah juga mencatat pencapaian testing, tracing, dan treatment (3T) yang dilakukan pemerintah. Pada Juli 2021 hingga Oktober 2021, KSP mencatat jumlah orang yang dites Covid-19 terus meningkat. Mulai dari 21,9 juta pada Juli meningkat jadi 41,6 juta pada Oktober.