Laporan Pungli paling banyak di Kemendagri, ini kata Tjahjo Kumolo

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, banyaknya praktik pungli di bawah Kementerian yang dipimpinnya bukanlah terjadi di kantor pusat. Melainkan di tingkat pemerintahan terbawah yakni desa dan kelurahan.

"Kemendagri kan perangkatnya sampai desa atau kelurahan, dan yang dikeluhkan kan banyak permintaan pembuatan KTP surat keterangan pindah, akte pakai uang," kata Tjahjo di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta Timur, Senin (19/12).

Untuk menanggulangi ini pun, kata dia, Peraturan Daerah (Perda) tentang biaya administrasi pun telah dihapuskan Kementerian Dalam Negeri sejak lama. Namun politisi PDIP ini tak menampik bahwa praktik pungli masih sering terjadi di daerah-daerah.

"Praktiknya masih ada (pungli) yang terjadi. Makanya terus kami sampaikan ke daerah dan tim saber pungli harus jalan terus, dan juga dilakukan penindakan," ungkap Tjahjo.

Sementara itu terkait perekaman e-KTP, kata Tjahjo, hingga saat ini sudah 96,8 persen dilakukan. Sementara masih ada sekitar 8 juta orang yang belum melakukan perekaman e-KTP.

"Kami sudah ada 96,8 persen yang sudah merekam. Yang belum itu yang repot masih hidup atau tidak. Nah itu masih ada 8 juta orang," ujar Tjahjo.

Meski hingga saat ini blanko e-KTP belum juga diproduksi, namun pihaknya menargetkan pada pertengahan 2017 telah rampung masalah e-KTP.

"Mohon maaf blanko e-KTP lagi proses cetak. Kita buka tender lagi, karena selama ini proses pencetakan ada di luar. Penggunaan e-katalog sudah dapat izin LKPP, Desember mulai jalan. Target pertengahan tahun depan sudah beres," tutup Tjahjo.

Diberitakan sebelumnya, Tim Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli telah menerima 17.063 aduan dari masyarakat sejak diresmikan pada 28 Oktober silam. Dari seluruh aduan, tim telah melaksanakan 22 operasi tangkap tangan (OTT) hingga sekarang.

Rinciannya, terdapat 9.993 laporan yang masuk melalui SMS di dua nomor berbeda, 4.494 laporan melalui email, 1.002 laporan melalui telepon, 1.574 melalui aplikasi Android, 16 laporan dari posko, dan 107 laporan melalui surat pos.

"Ini menunjukkan ekspektasi masyarakat terhadap Tim Saber Pungli sangat tinggi," ujar Inspektur Pengawasan Umum Polri (Irwasum Polri) sekaligus menjabat sebagai Ketua Satgas Tim Saber Pungli Komjen Dwi Priyatno, di Mapolda Metro Jaya, Jumat (16/12).

Menurut Dwi, pengungkapan kasus hingga digelarnya OTT berdasarkan laporan dari 49 unit pemberantasan pungli (UPP) yang terdiri dari 15 kementerian dan 34 pemerintah provinsi. Dari 22 OTT yang dilakukan, Dwi menyebut ada beberapa kasus yang angka pungutannya terkesan kecil, namun apabila diakumulasi jumlahnya mencapai miliaran rupiah.

"Beberapa kasus kesannya kecil, hanya Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta. Tapi pas diungkap sampai miliaran rupiah. Misalnya di Tanjung Perak yang sampai Rp 15 miliar, bahkan ada tindak pidana pencucian uangnya," ujar Dwi.

Sejauh ini, lanjutnya, tim mencatat kalau kementerian dan lembaga yang tertinggi masuk dalam laporan punglinya ialah Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disebabkan oleh sektor Kemendagri yang rawan pungli, antara lain di bidang perizinan, kepegawaian, pengadaan, serta pelayanan publik.

"Terutamanya di bidang perizinan. Sementara itu dari seluruh provinsi, Jawa Barat menjadi yang tertinggi laporan punglinya," kata Dwi.