Laporkan pengacara Setya Novanto, SBY diminta tak bawa Jokowi
Merdeka.com - Politisi Partai NaDem Taufiqulhadi meminta pada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani perkara yang ia laporkan ke Bareskrim. Menurutnya biarlah penegak hukum yang menyelesaikan masalah itu dengan tuntas.
"Menurut saya jangan. Kalau beliau sudah membawa ini ke ranah hukum, maka biarkan pihak penegak hukum. Jangan melibatkan Presiden. Walaupun beliau mantan Presiden," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).
Taufiq menuturkan, jika Jokowi dilibatkan hal itu tidak akan elok. Serta akan menjadi buah bibir masyarakat.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Bagaimana cara keluarga Jokowi terlibat politik? Sejarah perpolitikan yang perlu kita catat bersama, sejak masa Pak Jokowi inilah anak-anak dan menantu, sama keluarga terdekatnya itu terlibat aktif di dalam politik.
"Menurut saya sebaiknya jangan membenturkan karena nanti banyak sekali pihak yang akan mencibir Presiden. Jadi baik itu diselesaikan sendiri di lembaga penegak hukum di mana beliau melaporkan," ujarnya.
Kendati demikian, dia berharap laporan itu bisa segera diselesaikan dan tidak ditunda-tunda. "Saya berharap laporan tersebut di proses oleh penegak hukum oleh kepolisian karena beliau melaporkan pada polisi adalah segera di proses hal tersebut jangan ditunda-tunda itu saja," tandasnya.
Ketua Umum Partai Demokrat, SBY, tak terima dengan tudingan terlibat dalam kasus mega korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). SBY merasa perlu memperjuangkan keadilan atas fitnah yang diterimanya. Sebab, menurutnya banyak rakyat tidak berdaya ketika diperlakukan tidak adil. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. SBY ingin jihad kali ini untuk mewakili mereka yang mencari keadilan.
"Saya ucapkan terima kasih. Saya tahu kader sakit hati dan marah. Saudara menilai ini menghancurkan SBY dan keluarga, demokrat jadi sasaran. Biar saya sendiri datang ke Bareskrim. Saya dapat pesan dari mantan menteri anggota KIB ingin beri bantuan. Tapi tidak perlu teman-teman. Saya katakan saya ingin teman hidup tentram, biar ini saya selesaikan. Ini perang saya, this is my war," tegas SBY disambut tepuk tangan kader yang memenuhi markas Demokrat.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaPengamat Politik Ujang Komarudin menilai, Jokowi tidak perlu untuk cawe-cawe
Baca SelengkapnyaJokowi tidak mau mengartikan lebih jauh arah perkataan Luhut.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaDeputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan informasi dari Butet laporan tersebut sudah dicabut
Baca SelengkapnyaMenurutnya, terkait kabinet baru perlu ditanyakan langsung kepada Prabowo
Baca SelengkapnyaGibran mempersilakan permintaan pemakzulan terhadap Presiden Joko Jokowi oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100.
Baca SelengkapnyaProjo Ungkap Sosok Orang Toxic yang Dipesankan Luhut ke Prabowo
Baca SelengkapnyaMenurutnya hal itu tidak sejalan dengan semangat negara hukum yang menjamin tidak ada diskriminasi.
Baca SelengkapnyaMK menggelar persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, pada Rabu, 27 Maret 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaMenurut Faisal, apa yang disampaikan oleh Agus Rahardjo tidak disertai dengan bukti-bukti otentik dan berdasarkan fakta-fakta hukum.
Baca Selengkapnya