Larang PNS rapat di hotel, pemerintah tambah anggaran promosi wisata

Merdeka.com - Banyak pengelola hotel yang mengeluh merugi lantaran PNS dilarang menggelar rapat di hotel. Sebagai penggantinya, pemerintah menambah anggaran promosi pariwisata. Tujuannya agar wisatawan menginap di hotel tambah banyak.

"Tidak perlu khawatir. Pemerintah mengembangkan sektor pariwisata. Ditargerkan, dari 9 juta turis asing yang ke Indonesia menjadi 20 juta," kata Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kepada anggota Kadin Jabar di Hotel grand Royal Panghegar, Bandung, Rabu (11/2) malam.

Anggaran promosi pariwisata yang sebelumnya ratusan miliar, kini juga akan ditingkatkan menjadi lebih dari satu triliun.

"Anggaran ditingkatkan dari Rp 200 miliar jadi 1,2 triliun," ungkap Yuddy.

Dalam jangka waktu 6 bulan ke depan, Yuddy optimistis tempat-tempat wisata di Indonesia akan dibanjiri turis asing. Imbasnya, hotel-hotel pun akan dipenuhi wisatawan.

"6 Bulan ke depan tempat-tempat wisata akan dibanjiri turis," imbuhnya.

Di samping itu, lanjut Yuddy, pemerintah juga akan mendorong daerah-daerah untuk membuat event wisata tahunan, sehingga ada program wisata yang jelas.

"Seperti di Banyuwangi, di sana ada event dalam 12 bulan. Pasti hotel-hotel penuh."

Yuddy menambahkan, berbagai kebijakan penghematan yang dicanangkan oleh pemerintah mampu menghemat uang negara triliunan rupiah. Apalagi, setelah larangan bikin acara rapat di hotel, dampak positifnya pun telah dirasa.

"Tiap bulan kita bisa menghemat 1,3 triliun. Itu sudah bisa buat bangun satu waduk Jati Gede, ribuan saluran imigrasi, ribuan Puskesmas," papar politikus Partai Hanura tersebut.

Lebih lanjut, menurut Yuddy, memang awalnya ada penolakan-penolakan dari berbagai pihak terkait kebijakan yang dia bikin, misalnya batas maksimal undangan kawinan pejabat maksimal 400 tamu undangan. Namun lambat laun akhirnya diikuti juga.

"Ada Gubernur di luar Jawa yang awalnya mau mengundang 6 ribu undangan di resepsi peernikahan anaknya. Namun akhirnya dibatalkan, dan malah bikin pesta rakyat," ungkap Yuddy.

Contoh lain, Yuddy menceritakan ada perwira tinggi di Mabes Polri yang mengalihkan acara kawinan anaknya ke Masjid Sunda Kelapa.

"Awalnya di Hotel Mulia, gak jadi. Dipindah ke Masjid Sunda Kelapa," kata Yuddy.

Semua kebijakan yang dibikin tersebut adalah untuk memberikan shock therapy kepada para PNS yang selama ini telah dimanjakan oleh berbagai kemewahan dan kemudahan.

"17 tahun kezaliman itu kini bisa berhenti kurang dari 3 bulan saja," tutup Yuddy. (mdk/dan)