Larangan Pejabat Rapat di Hotel Dicabut Dorong Wilayah eks Bencana Bangkit

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan pejabat pemerintahan untuk menggelar rapat di hotel, tadi malam. Hal itu disambut positif Menteri Pariwisata Arief Yahya.

"Tadi malam Pak Presiden langsung sudah menyatakan mencabut larangan rapat di hotel. Jadi sekarang boleh rapat di hotel," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya di Anyer, Serang, Selasa (12/2).

Dengan adanya pencabutan larangan tersebut oleh Presiden, kata Arief Yahya, maka instansi pemerintah bisa melakukan rapat di hotel, termasuk di Provinsi Banten. Apalagi saat ini Kementerian Pariwisata dan Pemprov Banten sedang melakukan upaya pemilihan pariwisata Selat Sunda.

Menpar mengatakan sebagai upaya pemerintah pusat melalui Kemenpar dalam melakukan recovery pariwisata Selat Sunda yakni dengan melakukan berbagai kegiatan pariwisata di sekitar Anyer dan Carita. Bahkan, ia akan datang setiap bulan ke Anyer dan Carita hingga bulan April mendatang.

"Jadi ada sekitar 49 sampai 50 kegiatan akan dilaksanakan di sini," kata Menpar.

Diharapkan, pencabutan larangan tersebut mampu mendorong wisatawan untuk datang kembali ke Anyer dan Carita dan objek wisata pantai di Selat Sunda kembali bangkit.

"Kita target sampai Maret nanti recovery itu selesai, sebab kalau lebih dari tiga bulan berat bagi para pelaku wisata di sini," katanya.

Ia mengatakan bahwa yang paling memberikan dampak terhadap menurunnya kunjungan wisatawan adalah soal adanya statemen dari pemerintah mengenai status level bahaya, waspada atau siaga pada Gunung Anak Krakatau (GAK), serta pemberitaan media yang mengkhawatirkan. Sebab, kata dia, bagi masyarakat awam adanya pengumuman atau statemen tersebut dianggap sesuatu yang mengkhawatirkan karena ketidaktahuannya.

Sementara itu pemilik objek wisata Sanghyang Indah Resort, Baron Indrajaja, mengaku sangat berat jika upaya recovery pariwisata Selat Sunda lebih dari tiga bulan ke depan. Sebab, sudah dua bulan lebih pascatsunami tersebut, tingkat hunian di hotelnya kurang dari 10 persen.

"Sudah dua bulan ini kami sangat berat untuk membayar 110 karyawan yang kami miliki, karena memang tidak ada tamu. Sehingga terpaksa kami minta para karyawan ini untuk bergantian," katanya.

Ia khawatir jika pemulihan pariwisata Selat Sunda ini lebih dari tiga bulan, akan memberikan dampak terhadap karyawan karena terpaksa harus dirumahkan.

"Kami berharap segera pulih kembali, karena kami di sini juga menghidupi para karyawan kami, belum listrik dan lainnya," kata Baron. Seperti diberitakan Antara. (mdk/rhm)