Laskar Dewaruci kecam pembatalan BG sebagai Kapolri

Merdeka.com - Pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai protes. Puluhan massa dari kelompok Laskar Dewaruci menggelar aksi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, di Jalan Indrapura, Surabaya, Jumat (20/2).

Dalam aksinya itu, Laskar Dewaruci Jawa Timur itu, meminta Presiden Jokowi segera melantik BG sebagai Kapolri. Karena menurut para demonstran, BG memenuhi syarat sebagai pimpinan di korps baju coklat tersebut.

Tak hanya mengecam pembatalan atas pelantikan BG sebagai Kapolri, massa aksi juga meminta dan mengimbau presiden agar tidak bimbang dalam menentukan keputusan.

Hal ini terlihat jelas dari poster-poster yang dibawa oleh para demonstran. Beberapa poster-poster itu bertuliskan; Save Polri, Jangan Adu BG dengan BH, Hancurkan Musuh Budi Gunawan dan sebagainya.

Pun begitu dalam orasinya. Para demonstran menganggap ke bimbangan Jokowi dalam menentukan sikap, menunjukkan Indonesia tengah di ambang kehancuran. "Saat ini, Indonesia berada di ambang kehancuran. Pengangkatan calon Kapolri sudah sesuai prosedur, tapi terus ditarik ulur," teriak Korlap Aksi, Jumanto.

Tanda-tanda kehancuran itu, masih kata Jumanto dalam orasinya, mulai tampak jelas ketika Jokowi, yang merupakan presiden pilihan rakyat di Pemilu 2014 lalu, mulai bimbang. "Kini presiden pilihan rakyat pun bimbang. Pengangkatan Budi Gunawan dibatalkan, padahal sudah memenuhi syarat sebagai Kapolri. Ada apa dengan negeri ini?," lanjutnya.

Selain itu, para pengunjuk rasa juga menyebut, putusan status tersangka yang disematkan kepada BG, tidak sah secara hukum. "Status tersangka itu tidak sah. Sebab, KPK (komisi pemberantasan korupsi) tidak bisa mengusut tudingan yang dilayangkannya ‎kepada Budi Gunawan."

Ketidakmampuan KPK mengusut kasus BG, lebih dikarenakan kasus yang menjerat BG tidak termasuk kualifikasi korupsi. "Hal ini seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002," tegasnya.

Selain berorasi, massa aksi juga meminta Ketua DPRD Jawa Timur meneruskan tuntutan mereka ke DPR pusat. Tuntutan itu adalah, Presiden Jokowi segera melantik BG sebagai Kapolri menggantikan Jendral Sutarman.

"Itu tuntutan kita, karena memang sesuai aturan‎, fit and propertest dan sesuai usulan, Budi Gunawan dinyatakan clear. Status tersangka yang ditetapkan KPK sudah dinyatakan tidak sah secara hukum melalui sidang pra peradilan pada 16 Februari kemarin," kata Jumanto.

Kalau BG sudah dinyatakan clear, masih kata Jumanto, lalu apa yang dipersoalkan? "Untuk itulah kita datang ke sini (berdemo). Kita meminta pimpinan dewan segera menyampaikan tuntutan kami ke DPR RI. Kita minta DPR segera mendesak Jokowi untuk melantik BG sebagai Kapolri," tegasnya lagi.

Sementara itu puluhan petugas dari Polrestabes Surabaya, terus melakukan pengamanan dan sebagian juga tampak mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan di Jalan Indrapura. (mdk/hhw)