Lawan DPRD, Ahok banjir pujian dari wali kota sampai menteri
Merdeka.com - Sejak menjadi wakil gubernur di DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sudah mewakafkan dirinya untuk perang terhadap korupsi. Dia mengaku siap mati untuk memutus mata rantai korup utamanya di lingkungan pemprov yang selama ini dikenal dengan lahan basah.
Ucapan itu tampaknya bukan isapan jempol belaka. Sejak diberikan mandat sebagai gubernur DKI yang ditinggalkan Jokowi, Ahok langsung menunjukkan taringnya.
Ahok, sapaannya, tak perlu pikir panjang untuk memecat anak buah yang kedapatan main anggaran. Termasuk harus bersitegang dengan DPRD jika tak becus mengawasi pengelolaan anggaran.
-
Bagaimana DPR melakukan penyelidikan hak angket? Proses dari hak angket ini dimulai dengan pembentukan tim angket yang terdiri dari anggota DPR. Tim angket kemudian melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait kebijakan atau masalah yang sedang diselidiki.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Bagaimana KPK menemukan bukti korupsi? 'Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum,' kata Ali.
-
Siapa yang meminta pendukung rekam bukti kecurangan? Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis meminta jajaran pendukung paslon nomor tiga untuk merekam segala bentuk kecurangan yang ditemukan selama Pilpres 2024.
-
Bagaimana PDIP membuktikan kecurangan Pilpres? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti. 'Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,' kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
Seperti yang terlihat beberapa hari terakhir. Ahok dengan segenap bukti yang dimiliki coba membongkar kecurangan anggota DPRD DKI yang memasukkan anggaran tambahan di APBD DKI tanpa sepengetahuannya.
Tak tanggung-tanggung, uang yang disebut Ahok sebagai dana siluman itu jumlahnya mencapai triliunan. Meski mitra kerja, Ahok menegaskan siap melawan dan membongkar kebobrokan DPRD yang selama ini seolah terpelihara dengan baik.
Keseriusan Ahok melakukan transparansi rupanya diapresiasi banyak pihak. Berikut puji-pujian yang datang ke Ahok karena berani melawan DPRD:
Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan dukungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dukungan ini terkait polemik antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD DKI Jakarta 2015.Yuddy mengatakan, tak hanya rakyat, pemerintah pusat juga mendukung langkah mantan Bupati Belitung Timur ini untuk menerapkan e-budgeting."Bukan hanya dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah pusat kepada Pak Ahok untuk tetap dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya," jelasnya kemarin.Dia menambahkan, telah mendapatkan penjelasan mengenai polemik yang terjadi dari Ahok. Dan politisi Hanura ini mengharapkan komunikasi kedua belah pihak dapat kembali harmonis."(Saya) meminta agar meningkatkan komunikasi dengan rekan-rekan di legislatif, sehingga saling pengertian tanpa bermaksud mencampuri anggaran pemerintah DKI agar tidak terjadi dispute," tutup politisi Hanura ini.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berharap kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dan DPRD DKI bisa menemukan solusi terbaik."Saya cuma berharap masalah ini beres karena, menurut pandangan saya, APBD ini multipersepsi. Saya mendoakan, saya tidak mau ikut campur masalah orang," kata pria yang akrab disapa Emil inil.Emil menilai, kekisruhan politik di Ibu Kota timbul karena tidak adanya ruang aspirasi untuk para anggota DPRD dalam menyamakan visi dan misi dalam merancang APBD. "DPRD punya pandangan dan Pak Ahok punya pandangan," ujarnya.Dia yakin, kondisi serupa tak akan terjadi Bandung. Sebab, APBD Kota Bandung tidak sebesar APBD DKI Jakarta."Sejauh ini tidak ada karena APBD-nya tidak sebesar Jakarta," kata dia."Di Bandung, DPRD sudah diberikan. Jadi, satu anggota DPRD kita kasih ruang, mau apa konstituennya? Aspirasinya nanti kita masukkan ke SKPD. Sepertinya, di Jakarta tidak ada ruang anggota DPRD punya dana aspiratif," kata Emil.
Staf Khusus Mensesneg Refly Harun
Pujian pada Ahok juga datang dari salah satu staf khusus Mensesneg, Refly Harun. Pria yang juga pengamat hukum dan tata negara itu berharap semua kepala daerah harus meniru keberanian Ahok."Tidak ada kepala daerah yang berani melakukan perlawanan. Sementara Ahok, sesuai dengan gayanya, berani melawan kesewenang-wenangan DPRD dalam menyusun anggaran. Saya justru menyarankan seluruh kepala daerah tiru Ahok dan lawan DPRD yang sewenang-wenang itu," jelas Refly.Refly makin kagum ketegasan yang ditampilkan Ahok menunjukkan tak takut kehilangan jabatan."Yang menarik itu, Ahok berulang kali menegaskan bahwa dia tidak takut kehilangan jabatan. Biar komunikasi politiknya buruk, tapi Ahok harus dibela karena dia mau melawan cara-cara anggota DPRD DKI Jakarta dalam menyusun APBD," tegasnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bukti-bukti kecurangan tersebut bakal diserahkan kepada Bawaslu dan MK.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan itu menyasar pada puluhan kantor dinas Pemkot Semarang hingga rumah pribadi.
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaTodung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga setelah pencoblosan.
Baca SelengkapnyaDPRD Jakarta bakal memanggil jajaran Dinas Kebudayaan (Disbud) hingga Inspektorat buntut dugaan korupsi mencapai Rp150 miliar.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan itu setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini
Baca SelengkapnyaBambang Widjojanto mengaku bersemangat melawan dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa Pilkada yang dipilih oleh DPRD akan menghasilkan kecurangan.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asyari yang memimpin rapat mencecar saksi yang dihadirkan.
Baca SelengkapnyaKomarudin Watubun menyebut Pilkada Jawa Tengah sangat menarik, karena dua pimpinan tertinggi turun tangan.
Baca Selengkapnya