Layakkah SBY jadi jenderal besar seperti Soedirman?

Merdeka.com - Ada hal mengejutkan ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri di Jakarta, Kamis kemarin. Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengusulkan pemberian anugerah gelar jenderal besar bagi SBY .

"Kami TNI, tidak salah kiranya kalau jenderal purnawirawan Presiden SBY mendapatkan anugerah jenderal besar, saya kira sangat tepat kita berikan kepada presiden," ujar Moeldoko saat memberi sambutannya di acara sama waktu itu.

Pertanyaannya, layakkah usulan Moeldoko itu? Apakah pantas SBY disandingkan dengan para jenderal besar yang dimiliki Indonesia saat ini; Soedirman , AH Nasution dan Soeharto .

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Marwan Adam, mengatakan pemberian gelar jenderal besar kepada SBY ini sebaiknya melihat sejarah lama, ketika gelar itu diberikan kepada tiga orang sebelumnya. Waktu itu, kata dia, Soeharto yang mempunyai ide pemberian gelar pada tiga jenderal itu.

Soeharto, Asvi menambahkan, waktu itu tidak mau menerima gelar sendiri, lalu ditambahkanlah jenderal lainnya, yakni Soedirman dan Nasution. Jadi pemberian gelar jenderal besar zaman orde baru dulu ada pengusulnya, ada maksud tertentu kenapa diberikan gelar.

"Saya ingin meledek saja, apakah nanti SBY mau diusulin sendiri atau cari teman seperti Soeharto? Misalnya TB Simatupang atau jenderal lain dimasukkan. Saya mau mengingatkan juga, itu kan zaman lama (orde baru), dimana orang itu memberikan jabatan ada tujuannya, itu juga ada kultus individu. Misalnya dalam kasus Soeharto ," terang Asvi.

Atau, Asvi melanjutkan, selama ini kan isunya SBY bukan diusulkan jadi jenderal besar, tapi menjadi sekjen PBB. Masalahnya, jadi sekjen PBB kan masih lama karena jatah untuk Asia itu masih harus berputar beberapa periode. "Pertanyaannya, apakah karena masih lama menunggu jadi sekjen PBB, lalu dikasih jatah jenderal besar?"

Sejarawan Universitas Indonesia itu membandingkan, dulu Soeharto pernah diberi gelar bapak pembangunan pada 1985. Namun lima tahun sebelumnya, sejak 1978, 1979, hingga 1984, pemerintah menolak semua usulan pemberian gelar pahlawan kepada beberapa tokoh nasional.

Pada 1978 misalnya, pernah diusulkan nama Soegondo Djojopuspito, tokoh pemuda kelahiran Tuban, Jawa Timur, yang memimpin Kongres Pemuda Indonesia pada 1928 hingga melahirkan Sumpah Pemuda. Namun usulan itu ditolak. "Orang jadi heran, kenapa tidak bisa," kata Asvi.

Anehnya, setelah 5 tahun tidak ada pengangkatan, tiba-tiba pada 1985 ada pemberian gelar bapak pembangunan kepada Soeharto . "Orang bisa menduga, itu seperti pemberian jalan. Itu ironi pada masa orde baru, begitu orang mau mencalonkan Soeharto , semua harus diberhentikan. Seperti menggelar karpet merah. Apakah sekarang nuansanya seperti itu?"

Asvi mengimbuhkan, masalah pemberian gelar jenderal besar pada SBY bukan pada layak atau tidak, tapi apakah usulan itu tepat sekarang atau tidak. Alasannya, usulan gelar pahlawan saja, kata dia, itu baru bisa diberikan 15 tahun setelah tokoh meninggal.

"Dengan demikian orang bisa menilai secara obyektif. Tapi kalau setelah meninggal diberi gelar pahlawan, itu menimbulkan pro kontra, emosinya itu masih banyak. Yang mendukung atau tidak. Paling tidak 10 atau 15 tahun lagi lah," ujarnya.

Dia juga membandingkan pemberian gelar jenderal besar untuk Soedirman . Jenderal besar yang tersohor itu saja baru diberikan gelar setelah meninggal. Dengan begitu orang bisa tenang, tidak melihat dengan aroma politis seperti sekarang.

"Sekarang ini (aroma pemberian gelar) bercampur. Menurut saya usulan itu 15 tahun lagi ketika orang bisa menilai secara obyektif. Sama halnya dengan usulan pahlawan nasional. Atau sekarang SBY harus seperti itu, jangan diusulkan sekarang, katakanlah 15 tahun lagi. Sekjen PBB dulu lah," ujar Asvi kembali tertawa.

Lalu menurut anda, layak atau tidak SBY menerima gelar jenderal besar, mengingat SBY sendiri telah menolak menerima usulan tersebut.

Seperti kata Mensesneg Sudi Silalahi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. "Presiden mengatakan tidak diperlukan penghargaan seperti itu untuk presiden, karena itu memang menjadi kewajiban presiden, siapa pun presidennya memang harus melakukan seperti itu," ujar Sudi.