Layakkah Sutiyoso meminta anggaran Rp 10 T untuk BIN?

Merdeka.com - Letjen TNI (purn) Sutiyoso telah diterima oleh DPR sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dalam rapat paripurna yang digelar, Jumat (3/7). Baru beberapa saat disahkan, Sutiyoso mengeluhkan anggaran untuk BIN yang minim. Menurut dia, BIN membutuhkan anggaran yang besar untuk menunjang kinerja, apalagi sebentar lagi Pilkada serentak bakal digelar.

"Jadi begini, kekuatan BIN jauh dari kebutuhan, apalagi Pilkada Serentak 269 Kabupaten, prioritas mengisi di daerah. Saya meminta anggaran sebesar Rp 10 Triliun," kata Sutiyoso, Jumat (3/7).

Lantas, layakkah Sutiyoso meminta anggaran sebesar RP 10 Triliun?

Pengajar Universitas Pertahanan, Anton Aliabbas menyebut permintaan Sutiyoso tersebut masih dapat diterima. Asalkan, anggaran tersebut nantinya digunakan guna memodernisasi peralatan intelijen. Apalagi, kata Anton, di tengah ancaman yang sudah berubah, revolusi informasi dan teknologi jelas memaksa lembaga telik sandi ini untuk beradaptasi.

Walaupun begitu, dia menilai permintaan mantan Pangdam Jaya tersebut belum dapat dinilai 'wajar'. Sebab, Sutiyoso sendiri belum menjelaskan secara gamblang untuk apa anggaran tersebut diperuntukkan.

"Tapi sebelum dinilai wajar atau tidak, harus disertai penjelasan duit Rp 10 triliun itu buat apa? Harus ada penjelasan dulu mau diapakan. Dalam 7 tahun terakhir, kenaikan rata-rata anggaran BIN itu sekitar 16,8 persen. Untuk tahun 2015, pemerintah anggarkan Rp 2,6 triliun atau setara dengan 3 persen anggaran pertahanan atau 5,7 persen anggaran Polri," kata Anton.

Selain itu, lanjut Anton, permintaan dapat masuk kategori wajar apabila Bang Yos telah membuat strategi mau dibawa ke mana Intelijen Indonesia. Dari situ, kata dia, baru dapat dilihat apakah memang dibutuhkan anggaran sebesar Rp 10 triliun atau anggaran yang naik hampir sebesar 400 persen itu.

"Apakah memang butuh segitu atau seperti apa. Strategi ini tentu saja harus berdasar pada kajian komprehensif terhadap praktik intelijen yang ada saat ini serta disesuaikan dengan perubahan ancaman keamanan nasional dan visi pemerintah," katanya.

Anton tak sepakat dengan pernyataan Sutiyoso yang menyebut alasan dibalik meminta anggaran itu karena kekuatan BIN yang jauh dari kata cukup untuk menyambut Pilkada serentak. Ia menilai duit Rp 10 triliun terlalu besar untuk Pilkada serentak.

"Harusnya lebih berpikir strategis. Apalagi sebagai koordinator intelijen di indonesia. Kalau bilang kekuatan masih memble, itu dasarnya apa?" kata Anton yang sedang menempuh studi Doktoral Bidang Pertahanan dan Keamanan di Cranfield University, Inggris ini.

Adapun, lanjut dia, bagaimana akuntabilitas dan transparansi dari penggunaan anggaran itu nantinya. Walaupun BIN memang menganut prinsip kerahasiaan, bukan berarti tanpa pengawasan. Transparansi bukan berarti terbuka terang benderang, tetapi memberi akses pada lembaga eksternal untuk melakukan pengawasan dan audit adalah salah satu yang praktik yang dapat dilakukan.

"Menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan pada pengadaan misalnya," paparnya.

Anton berharap Sutiyoso harus menjelaskan program apa yang akan dijadikan baginya untuk dijadikan pondasi bagi BIN yang merupakan mata dan telinga seorang Presiden. Sehingga, semua kalangan dapat mengetahui apakah program dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu terarah atau tidak.

"Toh, Undang-undang Intelijen Negara memberi kewenangan BIN untuk bangun sistem intelijen nasional," pungkasnya.