Layanan BSI Eror, DPR Aceh Wacanakan Revisi Qanun LKS

Merdeka.com - Ketua DPR Aceh Saiful Bahri mengajukan wacana untuk merevisi penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Aturan dinilai perlu dievaluasi menyusul gangguan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Erornya layanan BSI sudah memasuki hari keempat sejak Senin (10/5). Masyarakat Aceh masih kesulitan mengakses layanan ATM maupun mobile banking bank itu.

"Mungkin sudah saatnya kita mengkaji kembali qanun LKS ini dengan harapan masyarakat Aceh memiliki alternatif transaksi apabila sistem perbankan terganggu, seperti yang dialami BSI ini," kata Saiful Bahri kepada wartawan, Kamis (11/5).

Saiful Bahri mengakui dampak gangguan layanan BSI itu membuat masyarakat mendesak Pemerintah Aceh agar kembali mengevaluasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS.

Menurutnya, pascalahirnya LKS, masyarakat Aceh seakan terpaksa menjadi nasabah BSI. Itu lantaran di Aceh hanya beroperasi Bank Aceh Syariah milik pemerintah daerah dan BSI.

"Sementara BSI menjadi salah satu bank terbesar yang memiliki nasabah usai keluarnya bank-bank konvensional dari Aceh," ujarnya.

Namun, gangguan sistem yang terjadi pada BSI dalam beberapa hari terakhir, tutur pria yang akrab disapa Pon Yahya ini, telah berdampak buruk terhadap masyarakat dan dunia usaha di Aceh.

"Gangguan pelayanan ini telah memicu protes dari sebagian warga Aceh yang menjadi nasabah BSI," sebutnya.

Kendati demikian, Ketua DPR Aceh tersebut berharap BSI dapat segera menangani masalah layanan perbankan mereka, agar tidak mengecewakan masyarakat Aceh yang mayoritas adalah nasabah.