Layani Pembuatan e-KTP Palsu, Pegawai Dispendukcapil Solo Dipecat

Merdeka.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surakarta memberhentikan RR alias Rian Riansyah (35), salah satu pegawai kontrak yang diduga membuka pelayanan pembuatan e-KTP palsu. Rian yang merupakan tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK) resmi berhenti pada 1 November 2019.

"Dia mengajukan pengunduran diri per 1 November dan sudah kita berhentikan. Statusnya tersangka dan ini menjadi urusan kepolisian," ujar Kepala Dispendukcapil Kota Surakarta, Yohanes Pramono, kepada wartawan, Kamis (6/11).

Rian bekerja di Dispendukcapil sejak 5 tahun lalu dengan status tenaga honorer. Lulusan SMA yang pernah kuliah di jurusan IT (teknologi informasi) tersebut pernah bertugas sebagai staf Dispendukcapil di Kecamatan Pasarkliwon dan Laweyan. Ibu kandung Rian juga tercatat sebagai ASN di lingkungan Dispendukcapil Kota Solo.

Yohanes menyayangkan peristiwa tersebut bisa terjadi. Padahal dia mengaku selalu mengingatkan anak buahnya agar tidak melakukan perbuatan melanggar aturan.

"Saya dan Pak Wali Kota sudah sering mengingatkan, baik dalam apel maupun dalam sehari-hari. Inilah akibatnya kalau tidak melalui prosedur yang benar," katanya.

Sebelumnya RR alias Rian harus berurusan dengan kepolisian, lantaran menyalahgunakan tugas dan kewenangan. Diberikan kepercayaan sebagai staff Dispendukcapil di Kecamatan Laweyan, RR bertugas untuk mencetak bentuk fisik KTP. Namun kepercayaan tersebut malah dimanfaatkan untuk membuka layanan e-KTP palsu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon ini menerima imbalan sekitar Rp 500 ribu sekali mencetak e-KTP palsu. RR membidik masyarakat yang ingin membuat identitas ganda atau yang ingin mengurus e-KTP tanpa harus mengikuti mekanisme yang benar.

"Kasus ini masih kita dalami. Jadi sasarannya masyarakat yang ingin membuat identitas ganda. Atau masyarakat yang akan membuat e-KTP tanpa harus mengikuti mekanisme yang telah diatur," ujar Kasatreskrim Polresta Surakarta, AKP Arwansa, Kamis (06/11).

Arwansa mengatakan, pelaku sempat ditahan selama sepekan. Namun atas permintaan keluarga, penahanan ditangguhkan. Apalagi, lanjut Arwansa, yang bersangkutan kooperatif saat pemeriksaan dan patuh ketika dipanggil sewaktu-waktu. Menurut dia, saat ini masih pihaknya sedang memproses pemberkasan untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

Pelaku dijerat pasal berlapis, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 94 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan atau pasal 96A.

"Ancaman hukumannya 10 tahun, serta pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara," ucapnya.