LBH Anggap Penetapan Veronica Koman Jadi Tersangka Provokasi Soal Papua Terlalu Dini

Merdeka.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya menganggap polisi terlalu dini dalam menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoaks dan provokasi soal Papua. LBH pun menyiapkan diri jika nantinya diminta untuk mendampingi Veronica di pengadilan.

Ketua LBH Surabaya Wachid Habibullah mengatakan, saat ini pihaknya juga tengah memantau perkembangan kasus yang tengah membelit Veronica Koman, mantan anggota LBH Jakarta ini.

Ia menyatakan, penetapan Veronica sebagai tersangka dalam kasus penyebaran hoaks dan provokasi ini dianggapnya terlalu dini. Apalagi ia ditetapkan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggapnya bermasalah.

"Menurut saya Vero ditetapkan terlalu dini, yaitu lewat UU ITE yg dianggap bermasalah dengan mudah menetapkan tersangka atas dasar pendapatnya," ujarnya, Kamis (5/9).

Ia menambahkan, karena proses ini sudah berjalan, maka pihaknya akan mengandalkan pembuktian di di pengadilan. "Kita lihat nanti pembuktian di pengadilan, karena Vero berhak membela diri di pengadilan. LBH siap ketika diminta vero menjadi kuasa hukumnya," lanjutnya.

Sebelumnya, Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim karena dianggap telah menyebarkan hoaks dan provokasi dalam kaitannya dengan Papua. Ia pun dijerat dengan undang-Undang berlapis, yakni UU ITE, KUHP pasal 160, UU no 1 tahun 1946 dan UU no 40 tahun 2008.

Dalam kasus insiden di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Polda Jatim juga telah menetapkan Koordinator aksi pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Tri Susanti alias Mak Susi, sebagai tersangka ujaran kebencian dan provokasi insiden tersebut.

Susi dijerat pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 160 KUHP, pasal 14 ayat (1) ayat (2) dan pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Selain Susi, Polda Jatim juga telah menetapkan tersangka lain berinisial SA. Dalam kasus ini, ia diduga melakukan tindak diskriminasi ras. Artinya hingga kini total sudah ada tiga tersangka dalam insiden Asrama Mahasiswa Papua, sejak 16 Agustus lalu.