LBH Jakarta Siap Dampingi Keluarga Trio Ketika Minta Tanggung Jawab Pemerintah

Merdeka.com - Seorang pemuda asal Buaran, Jakarta Timur, Trio Fauqi Virdaus meninggal dunia sehari setelah disuntik vaksin AstraZeneca dosia kedua. Ia disuntik pada 5 Mei lalu di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memberikan bantuan hukum kepada keluarga Trio.

"Kalau butuh bantuan hukum bisa ke kita. Bahkan keluarganya juga bisa menggugat pemerintah dan meminta pertanggungjawaban pemerintah ketika memang keluarga merasa dirugikan akibat peristiwa ini," kata Arif saat dihubungi merdeka.com, Selasa (11/5).

Menurutnya, pihak keluarga Trio harus mengetahui penyebab meninggalnya pria usia 22 tahun itu. Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk terbuka kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi terkait dampak vaksinasi Covid-19.

"Harus diusut tuntas dan dijadikan evaluasi. Keluarga Trio berhak tahu yang sebenarnya. Pemerintah harus transparan, jujur, dan bertanggungjawab," katanya.

Dia menegaskan, pemerintah harus sepenuhnya bertanggungjawab terhadap dampak atau efek samping apapun yang disebabkan karena vaksinasi. Karena kata dia, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan rakyatnya. Jika pemerintah tidak menjamin hal itu, maka kata dia, pemerintah sama saja melakukan perbuatan yang melawan hukum.

"Jika negara membiarkan vaksin itu memiliki efek samping hingga menyebabkan kematian, ini berbahaya sekali. Kalau sudah tahu dan dibiarkan, pemerintah sama saja melakukan perbuatan yang melawan hukum," ujarnya.

Diketahui bahwa pada 9 Februari lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam Perpres itu, disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan uang santunan sebagai kompensasi jika ada masyarakat yang meninggal dunia usai disuntik vaksin Covid-19.

Dia pun mendorong masyarakat untuk tidak takut mencari tahu lebih detail terkait program-program yang dijalankan pemerintah. Dia berharap, masyarakat tidak takut untuk melapor ke LBH jika merasa dirugikan atau merasa sakit setelah divaksin, seperti arahan Presiden Joko Widodo. Diketahui bahwa sebelumnya Presiden Jokowi pernah mengimbau seluruh rakyat Indonesia untuk melaporkan ke tenaga kesehatan yang berwenang jika terdapat efek samping pasca vaksinasi.

"Kalau pemerintah tidak transparan, masyarakat berkat mencari tahu. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik, itu hak masyarakat," sarannya.

"Apalagi ini berkaitan dengan kepentingan seluruh rakyat indonesia, dan program pemerintah. Ditambah lagi ini berkaitan dengan hak hidup, hak kesehatan," lanjutnya.

Diketahui, Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) merekomendasikan jenazah Trio Fauqi Virdaus diautopsi untuk mengetahui keterkaitan antara kematiannya dengan vaksinasi Covid-19 merk AstraZeneca.

"Kalau ada hasil autopsi akan lebih tepat menentukan keterkaitan antara KIPI dengan imunisasi yang diberikan," kata Ketua Komnas KIPI, Hindra Irawan Satari saat dihubungi, Selasa (11/5).

Sementara itu, Kementerian Kesehatan belum menentukan jadwal autopsi jenazah Trio Fauqi Virdaus.

"Kita serahkan prosedurnya ke Komnas KIPI," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi.