Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

LBH Pers: Jangan Sampai Pemerintah Jadi Otoritas Tunggal Terhadap Kebenaran Informasi

LBH Pers: Jangan Sampai Pemerintah Jadi Otoritas Tunggal Terhadap Kebenaran Informasi Hari Kebebasan Pers. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menyebut, bahwa pemerintah menjadi sumber informasi karena menjalankan amanat dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan. Tetapi, Ade juga tak ingin pemerintah menjadi otoritas tunggal terhadap kebenaran informasi.

"Sumber informasi selanjutnya itu dari pemerintah, pemerintah sudah pasti menjadi sumber informasi karena dia menjalankan amanat dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan, tapi jangan sampai pemerintah menjadi otoritas tunggal terhadap kebenaran informasi," katanya dalam acara peluncuran platform Lentera Litera dan bincang literasi media dan informasi, di Jakarta, Kamis (28/10).

Ade mengkritisi hal ini lantaran beberapa lembaga negara ada mencap berita di media sebagai hoaks. Padahal, lembaga negara itu seharusnya mengadu ke Dewan Pers bila keberatan dengan suatu informasi di media massa. Tidak asal melabeli media tersebut hoaks.

"Kita tahu di beberapa bulan terakhir ada berita yang dicap hoaks oleh beberapa lembaga negara, yang seharusnya lembaga tersebut mencontohkan ketika ada keberatan terhadap berita itu ada mekanisme hak jawab ada mekanisme pengaduan di dewan pers," tuturnya.

Dengan cara itu, lanjut dia, pemerintah dapat memberi contoh kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat juga tidak asal mengintimidasi media begitupun jurnalisnya.

"Sehingga infonya bukan hanya kepada publik tapi juga pemerintah juga harus sadar dan mencontohkan kepada masyarakat ketika terjadi sengketa dengan media, sengketanya seperti yang telah dituangkan di dalam UU," katanya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah: Regulasi untuk Mengakomodasi Perkembangan Industri Media Siber
Pemerintah: Regulasi untuk Mengakomodasi Perkembangan Industri Media Siber

Media siber memiliki peran penting bagi masyarakat sebagai sumber akses berita atau informasi yang cepat dan menjangkau masyarakat luas.

Baca Selengkapnya
AMSI, AJI, IJTI & IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights
AMSI, AJI, IJTI & IDA Minta Presiden Cari Jalan Terbaik untuk Perpres Publishers Rights

AMSI dan AJI merupakan dua organisasi dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan prinsip global tersebut.

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik
Dewan Pers Sebut KPI Produk Politik, Tak Tepat Urus Sengketa Jurnalistik

Anggota Dewan Pers Yadi Hendriana menyebut, ada perbedaan mendasar antara KPI dengan Dewan Pers

Baca Selengkapnya
Tak Kekang Kebebasan Pers, DPR Sebut Revisi UU Penyiaran untuk Harmonisasi UU Cipta Kerja
Tak Kekang Kebebasan Pers, DPR Sebut Revisi UU Penyiaran untuk Harmonisasi UU Cipta Kerja

Menurut dia, revisi UU Penyiaran merupakan sebuah kewajiban

Baca Selengkapnya
RUU Penyiaran Menuai Polemik, Ini Respons Menkominfo
RUU Penyiaran Menuai Polemik, Ini Respons Menkominfo

Beberapa Pasal dikabarkan tumpang tindih hingga membatasi kewenangan Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.

Baca Selengkapnya
Wamenkominfo Tegaskan Perpres Publisher Rights Tak Bungkam Kebebasan Pers
Wamenkominfo Tegaskan Perpres Publisher Rights Tak Bungkam Kebebasan Pers

Dia menjelaskan, Perpres ini bahkan tidak mengatur konten yang disebut jurnalisme berkualitas. Definisi konten berkualitas akan ditentukan oleh perusahaan pers.

Baca Selengkapnya
Ketua Dewan Pers Sebut Perpres Publisher Rights Segera Diteken Presiden
Ketua Dewan Pers Sebut Perpres Publisher Rights Segera Diteken Presiden

Dewan pers bersama konstituen dan pemerintah sudah memiliki kesamaan pandangan soal perpres publisher rights untuk segera disahkan

Baca Selengkapnya
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran
Dewan Pers Tolak Draf RUU Penyiaran

Ninik menegaskan mandat penyelesaian karya jurnalistik itu seharunya ada di Dewan Pers.

Baca Selengkapnya
Jadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran
Jadikan Perbedaan Kekuatan Cegah Masuknya Paham Radikal Intoleran

Masyarakat jangan mudah terpapar informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik.

Baca Selengkapnya