LBH Semarang protes kunjungan Menteri Rini ke pabrik semen Rembang

Merdeka.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang memprotes pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kepada media saat kunjunganya ke warga terdampak terkait pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Indonesia (Tbk) di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Rini Soemarno usai berkunjung Selasa (9/8) kemarin menyatakan kepada media bawah dirinya merasa sangat prihatin terhadap laporan warga kepada Presiden Joko widodo selama ini karena Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, merupakan desa yang menyenangkan dan warganya juga ramah, hidup tenang, dan memiliki tempat tinggal yang bagus.

Ketua LBH Semarang Zaenal Arifin menilai jika pernyataan yang dilontarkan oleh Rini Soemarno tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Sehingga LBH meminta Rini Soemarno untuk tidak menutup-nutupi fakta perampasan hak masyarakat baik hak atas tanah yang menjadi lahan pertanian maupun hak atas lingkungan.

"Kami meminta supaya menteri Rini tidak bersikap pragmatis dalam suksesi pendirian pabrik Semen Indonesia di Tegaldowo, Rembang, sehingga mengabaikan dampak jangka panjang akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan oleh kegiatan penambangan oleh Semen Indonesia," tegas Ketua LBH Semarang Zaenal Arifin kepada merdeka.com Rabu (10/8).

Untuk itu, Zaenal mengimbau ke Rini Soemarno untuk menghargai keputusan yang telah dibacakan oleh Presiden Joko Widodo setelah pertemuan bersama masyarakat Rembang di Istana Negara pada tanggal 2 Agustus 2016 lalu. Zaenal menilai jika Pernyataan Rini tersebut telah memperlihatkan cara pandang yang keliru sekaligus dangkal dari seorang penyelenggara negara.

"Rini terkesan memelintir isu dengan menjadikan kearifan, keramahan serta karakter menyenangkan dari warga sebagai alasan melegitimasikan perampasan hak-hak masyarakat dalam persoalan pabrik semen di Tegaldowo. Padahal keramahtamahan, kearifan, serta sikap menyenangkan sejatinya telah menjadi karakter serta prinsip warga dalam berjuang melawan perampasan hak-hak masyarakat serta ketidakadilan yang diakibatkan pendirian pabrik semen di wilayah Rembang. Hal tersebut secara nyata telah tergambar dalam setiap sikap dalam aksi-aksi mereka yang selalu menghindari aksi-aksi yang konfrontatif apalagi kekerasan," bebernya.

Zaenal menyatakan, jalan yang dipilih para warga untuk menolak berdirinya pabrik semen dalam menyelesaikan konflik bukan melalui laku konfrontatif-represif, seperti yang sering dipraktikkan negara melalui aparatnya.

"Apa yang sedang ditunjukkan oleh warga Rembang dalam penolakan terhadap pendirian pabrik semen senyatanya ialah contoh bahwa masyarakat masih memiliki kearifan yang pantas diteladani. Seyogyanya, negara dapat belajar kepada warga Rembang tentang cara penyelesaian konflik yang beradab," tuturnya.

Kehadiran pabrik semen di Tegaldowo, menurut Zenal, justru akan menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan serta ruang hidup warga yang begitu dewasa dalam menyikapi konflik ini.

"Tanpa pabrik semen dan eksploitasi karst di Rembang-pun, masyarakat sejatinya telah sejahtera. Bahkan Rini-pun sebenarnya telah dapat melihat dengan nyata lewat pernyataannya bahwa masyarakat hidup tenang dan rumah-rumahnya bagus. Hal itu telah menjadi indikator sederhana untuk menyatakan bahwa masyarakat Rembang sebenar-benarnya telah sejahtera," ungkapnya.

Di samping itu, Zaenal menyatakan sebagaimana informasi yang didapatkannya dari warga setempat, kedatangan Rombongan Menteri BUMN ini bertujuan untuk menawarkan solusi, yang dalam tawarannya disebut oleh Rini sebagai 'win-win solution'.

"Tawaran itu di antaranya jika kehadiran pabrik semen akan menyejahterakan masyarakat, maka Rini berjanji akan mencari solusi jika memang kehadiran pabrik semen akan merusak lingkungan warga. Kemudian, apabila kekurangan air, akan membuatkan sumur. Serta apabila lahan warga terganggu akan di carikan lahan," tambahnya.

Zaenal menilai apa yang ditawarkan Rini tentu tidak dapat dikategorikan sebagai 'win-win solution'. Apalagi mengingat posisinya sebagai Menteri BUMN yang memiliki kepentingan dalam hal ini. Tawaran Rini hanyalah sebuah solusi klise untuk suksesi kepentingannya semata.

"Selain itu, tampak jelas bahwa dalam hal ini Rini tidak menggunakan paradigma pencegahan kerusakan lingkungan, namun membiarkan terlebih dahulu kerusakan lingkungan untuk kemudian dipulihkan kembali. Kami tekankan sekali lagi, bahwa ini adalah bentuk kedangkalan berfikir dari orang sekaliber menteri," pungkasnya.