Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Legislatif Dinilai Tidak Optimal, Lahirkan Gerakan #PecatDPR

Legislatif Dinilai Tidak Optimal, Lahirkan Gerakan #PecatDPR Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Partisipasi minimum yang tercermin dalam sidang penutupan paripurna DPR-RI, menimbulkan keraguan rakyat untuk kembali memilih anggota DPR yang tidak maksimal menjalankan tugasnya. Hanya sekitar 299 orang yang hadir dari jumlah 560 anggota DPR RI. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen para anggota DPR terhadap kelembagaan Legislatif.

Di tengah menurunnya komitmen para anggota DPR RI, lahir gerakan #PecatDPR. Penggagas gerakan ini, Abi Rekso menjelaskan, sikap anggota DPR kita saat ini menjadi problem dalam kualitas demokrasi kita.

Dia tidak ingin menuding-nuding anggota DPR yang malas, ataupun dari partai mana. Problem ini ada diseluruh partai politik yang kini duduk di Parlemen.

"Saya berdiskusi dengan teman-teman di daerah, di Sumut, di Jabar, di Sulsel, juga di Jatim. Mereka memiliki kekecewaan yang serupa. Merasa aspirasinya tidak diperjuangkan dengan gigih di Senayan. Saya menangkap mereka memiliki fungsi kontrol yang langsung terhadap anggota DPR yang dipilihnya" katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/3).

Dia mengungkapkan, gerakan ini merupakan upaya menyuarakan pandangan pribadinya. Gerakan ini lahir karena dua faktor utama.

Pertama, faktor pandangan kekecewaan masyarakat di beberapa daerah yang ditemuinya. Kedua, problem analisis yang selama ini direkomendasikan oleh lembaga-lembaga kredibel seperti Perludem, ICW dan Formappi.

"Artinya mendorong publik untuk tidak lagi memilih Anggota DPR dari jajaran kabupaten hingga nasional, yang terjerat kasus korupsi, minim komitmen legislasi, serta tidak menjadi artikulator kepentingan pemilihnya. Kita juga menggalang dukungan melalui akun Tweeter @PecatDPR dan Fans Page Pecat DPR," jelas Abi.

Dia menyakini Perludem, ICW dan Formappi adalah salah satu lembaga dari sekian banyak yang tidak memiliki kepentingan atas suksesi elektoral Capres, Parpol atau Caleg. Sebagai inisiator gerakan #PecatDPR dirinya berorientasi kualitas DPR yang lebih optimal. Dan masyarakat sebagai pemilih lebih sadar untuk menghindari oknum-oknum caleg yang tidak kredibel.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Warganet Banjiri X Pakai Tagar Gedung DPR dan Kawal Putusan MK
Warganet Banjiri X Pakai Tagar Gedung DPR dan Kawal Putusan MK

Di media sosial X ramai warganet agar mengawal keputusan MK.

Baca Selengkapnya
Peringatan Darurat Garuda Biru Bukan soal Pilkada atau MK Vs DPR, ini Makna Sesungguhnya Sangat Menohok
Peringatan Darurat Garuda Biru Bukan soal Pilkada atau MK Vs DPR, ini Makna Sesungguhnya Sangat Menohok

Peringatan darurat dengan gambar burung garuda berlatar biru menggema di media sosial. Gambar tersebut juga membanjir berbagai lini masa.

Baca Selengkapnya
Kritisi Usulan PDIP Soal Polri di Bawah Kemendagri, PSI Beberkan Data
Kritisi Usulan PDIP Soal Polri di Bawah Kemendagri, PSI Beberkan Data

Juru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong.

Baca Selengkapnya
Awal Mula dan Makna Gambar 'Peringatan Darurat' yang Menggema di Medsos
Awal Mula dan Makna Gambar 'Peringatan Darurat' yang Menggema di Medsos

Gambar lambang Burung Garuda berlatar biru dengan tulisan 'Peringatan Darurat' membanjiri media sosial. Apa maknanya?

Baca Selengkapnya
Kisruh Lembaga Survei Ramai-Ramai Keluar Persepi, Pakar Politik UPI Ragukan Independensi Dewan Etik
Kisruh Lembaga Survei Ramai-Ramai Keluar Persepi, Pakar Politik UPI Ragukan Independensi Dewan Etik

Setelah, Poltracking Indonesia, dilanjutkan dengan Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting.

Baca Selengkapnya
Ustaz Dasad Blak-blakan Ungkap Derajat Anggota DPR, Penjelasannya Simpel Tapi Dalam Menusuk
Ustaz Dasad Blak-blakan Ungkap Derajat Anggota DPR, Penjelasannya Simpel Tapi Dalam Menusuk

Penceramah kondang Dasad Latif sentil anggota DPR yang terkadang bersikap lebih hebat.

Baca Selengkapnya
Rekrut Komisioner di Daerah, Bawaslu Diminta Teliti Periksa Rekam Jejak
Rekrut Komisioner di Daerah, Bawaslu Diminta Teliti Periksa Rekam Jejak

Laporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua

Baca Selengkapnya
Survei Pilkada Jakarta Dianggap Tak Kredibel, Poltracking Pilih Keluar dari Persepi
Survei Pilkada Jakarta Dianggap Tak Kredibel, Poltracking Pilih Keluar dari Persepi

Poltracking Indonesia mengumumkan keluar dari Persepi karena keberatan dengan hasil dewan etik Persepi soal perbedaan hasil survei dengan LSI di Pilkada Jakarta

Baca Selengkapnya
Poltracking Keluar dari Persepi: Ini Pertaruhan Integritas
Poltracking Keluar dari Persepi: Ini Pertaruhan Integritas

Poltracking menyebut keputusan ini merupakan pertaruhan integritas.

Baca Selengkapnya
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada
Ikut Vote Setuju di Baleg, Kini PKS 'FOMO' Dukung Pendemo Tolak RUU Pilkada

PKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.

Baca Selengkapnya
Pro Kontra Usulan Polri di Bawah Kemendagri
Pro Kontra Usulan Polri di Bawah Kemendagri

Usulan itu dilontarkan PDI Perjuangan karena melihat banyak masalah di internal Korps Bhayangkara. Terutama dugaan cawe-cawe di Pemilu hingga Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
Ini Dampak Buruk Pembangkangan DPR Terhadap Putusan MK soal UU Pilkada
Ini Dampak Buruk Pembangkangan DPR Terhadap Putusan MK soal UU Pilkada

Dampak buruk yang bisa terjadi jika Baleg DPR RI menganulir putusan MK soal UU Pilkada, massa bisa turun ke jalan.

Baca Selengkapnya