Legislatif Dinilai Tidak Optimal, Lahirkan Gerakan #PecatDPR
Merdeka.com - Partisipasi minimum yang tercermin dalam sidang penutupan paripurna DPR-RI, menimbulkan keraguan rakyat untuk kembali memilih anggota DPR yang tidak maksimal menjalankan tugasnya. Hanya sekitar 299 orang yang hadir dari jumlah 560 anggota DPR RI. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen para anggota DPR terhadap kelembagaan Legislatif.
Di tengah menurunnya komitmen para anggota DPR RI, lahir gerakan #PecatDPR. Penggagas gerakan ini, Abi Rekso menjelaskan, sikap anggota DPR kita saat ini menjadi problem dalam kualitas demokrasi kita.
Dia tidak ingin menuding-nuding anggota DPR yang malas, ataupun dari partai mana. Problem ini ada diseluruh partai politik yang kini duduk di Parlemen.
-
Apa penyebab perselisihan hasil pemilu? Perselisihan hasil pemilu merujuk pada ketidaksepakatan atau konflik yang timbul terkait dengan proses pemilihan umum.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Apa saja faktor yang mempengaruhi hasil pemilu? Hasil pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi tergantung pada konteks politik suatu negara. Beberapa faktor yang umumnya dapat memengaruhi hasil pemilu meliputi: 1. Kandidat dan Partai Politik, 2. Isu Pemilu, 3. Faktor Ekonomi, 4. Media Massa, 5. Partisipasi Pemilih, 6. Sistem Pemilu, 7. Peraturan Pemilu, 8. Sentimen Publik, 9. Dukungan Elektoral, 10. Perubahan Demografis.
-
Dimana perselisihan hasil pemilu dapat terjadi? Perselisihan pemilu dapat muncul antara partai politik, calon, atau pemilih, dan seringkali melibatkan lembaga-lembaga pengawas pemilu dan badan hukum terkait.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
"Saya berdiskusi dengan teman-teman di daerah, di Sumut, di Jabar, di Sulsel, juga di Jatim. Mereka memiliki kekecewaan yang serupa. Merasa aspirasinya tidak diperjuangkan dengan gigih di Senayan. Saya menangkap mereka memiliki fungsi kontrol yang langsung terhadap anggota DPR yang dipilihnya" katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/3).
Dia mengungkapkan, gerakan ini merupakan upaya menyuarakan pandangan pribadinya. Gerakan ini lahir karena dua faktor utama.
Pertama, faktor pandangan kekecewaan masyarakat di beberapa daerah yang ditemuinya. Kedua, problem analisis yang selama ini direkomendasikan oleh lembaga-lembaga kredibel seperti Perludem, ICW dan Formappi.
"Artinya mendorong publik untuk tidak lagi memilih Anggota DPR dari jajaran kabupaten hingga nasional, yang terjerat kasus korupsi, minim komitmen legislasi, serta tidak menjadi artikulator kepentingan pemilihnya. Kita juga menggalang dukungan melalui akun Tweeter @PecatDPR dan Fans Page Pecat DPR," jelas Abi.
Dia menyakini Perludem, ICW dan Formappi adalah salah satu lembaga dari sekian banyak yang tidak memiliki kepentingan atas suksesi elektoral Capres, Parpol atau Caleg. Sebagai inisiator gerakan #PecatDPR dirinya berorientasi kualitas DPR yang lebih optimal. Dan masyarakat sebagai pemilih lebih sadar untuk menghindari oknum-oknum caleg yang tidak kredibel.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Di media sosial X ramai warganet agar mengawal keputusan MK.
Baca SelengkapnyaPeringatan darurat dengan gambar burung garuda berlatar biru menggema di media sosial. Gambar tersebut juga membanjir berbagai lini masa.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara PSI Agus Herlambang menilai usulan tersebut merupakan ide kosong.
Baca SelengkapnyaGambar lambang Burung Garuda berlatar biru dengan tulisan 'Peringatan Darurat' membanjiri media sosial. Apa maknanya?
Baca SelengkapnyaSetelah, Poltracking Indonesia, dilanjutkan dengan Parameter Politik Indonesia (PPI) dan Voxpol Center Research and Consulting.
Baca SelengkapnyaPenceramah kondang Dasad Latif sentil anggota DPR yang terkadang bersikap lebih hebat.
Baca SelengkapnyaLaporan dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024 terbanyak terjadi di Papua
Baca SelengkapnyaPoltracking Indonesia mengumumkan keluar dari Persepi karena keberatan dengan hasil dewan etik Persepi soal perbedaan hasil survei dengan LSI di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaPoltracking menyebut keputusan ini merupakan pertaruhan integritas.
Baca SelengkapnyaPKS menyebut keputusan DPR membatalkan revisi UU Pilkada sesuai dengan suara dan tuntutan rakyat.
Baca SelengkapnyaUsulan itu dilontarkan PDI Perjuangan karena melihat banyak masalah di internal Korps Bhayangkara. Terutama dugaan cawe-cawe di Pemilu hingga Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDampak buruk yang bisa terjadi jika Baleg DPR RI menganulir putusan MK soal UU Pilkada, massa bisa turun ke jalan.
Baca Selengkapnya