Level PPKM Tergantung Kedisiplinan Prokes Masyarakat
Merdeka.com - Pemerintah mengajak seluruh masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama memperkuat ikhtiar penerapan protokol kesehatan dan menyegerakan vaksinasi. Upaya kolaboratif dari mulai level individu masyarakat menjadi kunci agar Level PPKM dapat diturunkan dan masyarakat dapat beraktivitas dengan lancar.
“Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dan tegur orang yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, mari kita antar orang tua kita atau kerabat kita yang sudah lansia ataupun anak kita yang masih remaja untuk segera vaksinasi. Dengan protokol kesehatan yang baik, niscaya level asesmen PPKM juga akan membaik dan aktivitas masyarakat akan lebih lancar," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.
Berdasarkan data per 11 September 2021, sejumlah daerah telah menunjukkan perbaikan level asesmen PPKM. Di Jawa-Bali misalnya, hasil asesmen pada level aglomerasi dan kab/kota menunjukan perbaikan. Aglomerasi Bali turun menjadi level 3, sedangkan Jabodetabek dan Surabaya turun menjadi Level 2. Selain itu, terdapat tambahan 24 kab/kota yang turun menjadi level 2 dan 6 kab/kota yang turun menjadi level 1.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Bagaimana cara meningkatkan kesadaran preventif? Kesadaran akan pentingnya upaya preventif terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa harapan hidup di Indonesia mencapai 73,93 tahun pada 2023, meningkat dari 73,6 tahun pada tahun sebelumnya.
-
Mengapa vaksin kanker penting bagi masyarakat? Putin menggambarkan pencapaian ini sebagai langkah penting menuju terobosan medis yang bisa membawa manfaat besar bagi masyarakat.
-
Apa saja yang disosialisasikan Kemnaker tentang K3? Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Sosialisasi Penerapan Ergonomi dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja UMKM pada Sabtu (19/8/2023) di Jakarta.
-
Kenapa Kemnaker mendorong budaya K3? Kementerian Ketenagakerjaan mengajak pelaku usaha memiliki komitmen membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja. Budaya K3 secara berkesinambungan, selain menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja inspiratif, produktif, aman dan sehat.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
Adapun, di luar Jawa-Bali hanya 6 kab/kota yang masih berada di Level 4, turun dari sebelumnya 23 kab/kota. Sementara itu, daerah yang menerapkan Level 3 dan 2 berjumlah masing-masing 330 kab/kota (naik dari 314 kab/kota) dan 50 kab/kota (sebelumnya 49 kab/kota). Untuk terus menjaga momentum positif ini, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus mematuhi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta mempertahankan disiplin memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan segera vaksinasi.
Menkominfo Johnny mengingatkan bahwa faktor kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat menjadi kunci utama penurunan level asesmen PPKM. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 per 5 September 2021, masih terdapat sejumlah masyarakat yang abai dalam menerapkan protokol kesehatan.
Berdasarkan data tersebut, tercatat 9,23% masyarakat yang beum patuh memakai masker. Adapun, lima tertinggi lokasi kerumunan dengan tingkat persentase pelanggaran kepatuhan memakai masker adalah restoran/kedai (22,8%), jalanan umum (14,5%), rumah (12,6%), tempat wisata (9,3%), dan tempat olahraga publik/RPTRA (8,9%).
Selain itu, data tersebut juga mengungkapkan bahwa terdapat 10,3% masyarakat yang masih belum menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Lokasi kerumunan dengan tingkat persentase ketidakpatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan paling tinggi adalah restoran/kedai (13,9%), jalanan umum (11,9%), bandara (11,7%), tempat olahraga publik/RPTRA (11,1%), dan tempat wisata (9,8%).
“Dari data ini kita memahami masih ada masyarakat yang belum mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Pemerintah berharap semua pihak dapat bersikap secara bijaksana dengan memperbaiki penerapan protokol kesehatan agar pandemi semakin terkendali dan level PPKM di daerah dapat segera diturunkan. Semua dimulai dari diri kita sendiri,” katanya.
Menkominfo Johnny menjelaskan bahwa pemerintah juga terus berupaya mendorong vaksinasi untuk kelompok masyarakat prioritas seperti lansia dan remaja. Berdasarkan data hingga 14 September 2021 pukul 18.00 WIB, realisasi vaksinasi untuk dua kelompok ini masih harus ditingkatkan.
Berdasarkan data tersebut, realisasi vaksinasi dosis pertama vaksinasi untuk lansia baru mencapai 26% dari sasaran. Adapun, vaksinasi lengkap atau dua dosis untuk lansia baru mencapai 18,8% dari sasaran. Adapun, vaksinasi untuk kelompok usia remaja (12-17 tahun) baru 11,93% untuk dosis pertama dan 8,19% dosis kedua.
“Tentunya hal ini menjadi perhatian kita semua, khususnya pemerintah. Kami berharap kita sama-sama bisa membujuk orang tua kita yang lansia untuk menyegerakan vaksinasi, begitu pula anak-anak yang masih remaja agar mereka dapat melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas secara optimal,” pungkasnya.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Johanis Tanak mengatakan, Indeks Perilaku Antikorupsi menurun menandakan tingkat korupsi di Indonesia mengalami kenaikan.
Baca SelengkapnyaGanjar akan menggunakan KPI untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian.
Baca SelengkapnyaJokowi tak ragu mengganti kepala daerah jika berkinerja buruk atau melenceng dari arahan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaGanjar berkomitmen mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara yang dinilai memiliki catatan buruk
Baca SelengkapnyaAndika membuka data, ada 10,47 persen warga di Jateng miskin. Menurutnya, hal itu perlu ditekan sampai dengan nol.
Baca SelengkapnyaAgus Fatoni menyoroti pencegahan korupsi dalam rangka meningkatkan motivasi dan penilaian yang dilakukan KPK melalui program Diseminasi MCP.
Baca SelengkapnyaKolaborasi penting dilakukan bersama jejaring badan koordinasi kehumasan dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya"Satpol PP dan Satlinmas jumlahnya sangat banyak, tolong rekan-rekan menjaga integritas," kata Mendagri Tito
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Jokowi kepada Pejabat TNI-Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (12/9).
Baca SelengkapnyaBeberapa pelanggaran disiplin yang dapat mengakibatkan pemotongan TPP antara lain sering terlambat masuk kerja, pulang cepat.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.
Baca Selengkapnya