Lewat Inpres, Jokowi Minta Kementerian Tingkatkan Prestasi Sepakbola

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

"Sudah diterbitkan Inpres Nomor 3, pada pekan ini," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP saat dikionfirmasi, Kamis (14/2).

Dalam Inpres yang dikeluarkan pada 25 Januari 2019 itu, Jokowi memerintahkan 12 kementerian, Kapolri, dan seluruh gubernur dan bupati/wali kota untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.

Kementerian dan lembaga tersebut antara lain, Menko PMK, Mendikbud, Menpora, Mendagri, Menag, Menristekdikti, Menteri BUMN, Menteri ATR/BPN, Menkeu, dan Menteri PUPR. Kemudian, Menkes, Kepala BPN, Kapolri, para gubernur, bupati/walikota.

"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional," demikian bunyi dalam Inpres Nomor 3/2019.

Langkah yang perlu dilakukan seperti dalam Inpres itu, antara lain pengembangan bakat, peningkatan jumlah dan kompetensi wasit dan pelatih sepak bola, pengembangan sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan, serta pembenahan sistem dan tata kelola sepak bola.

Selain itu, penyediaan prasarana dan sarana stadion sepak bola di seluruh Indonesia sesuai standar internasional, dan training center sepak bola, dan mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepak bola nasional.

Dalam Inpres tersebut, Jokowi juga memberikan tugas khusus pada masing-masing kementerian dan lembaga. Untuk Menpora, Jokowi menginstruksikan untuk meningkatkan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap lembaga dan organisasi keolahragaan yang terkait dalam percepatan pembangunan persepakbolaan nasional.

Jokowi juga meminta Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil untuk memfasilitasi perolehan tanah serta memberikan status hukum dan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lokasi prasarana dan sarana olahraga sepak bola.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan Menteri PUPR melakukan pembangunan dan renovasi prasarana dan sarana olahraga sepak bola sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kemudian, menyediakan dan mengalokasikan anggaran pembangunan prasarana dan sarana utama maupun pendukung yang diperlukan sesuai ketersediaan anggaran dalam percepatan pembangunan persepakbolaan nasional.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pada pekan lalu Jokowi bersama dengan pegiat sepak bola melakukan diskusi mengenai masalah persepakbolaan nasional.

"Intinya bahwa sepak bola itu menjadi hiburan masyarakat luas. Concern kita itu, sehingga harus diatur," ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Reporter: Lisza Egeham

Sumber: Liputan6.com