Lewat PKH, Idrus Marham targetkan kurangi angka kemiskinan hingga 10 %
Merdeka.com - Menteri Sosial Idrus Marham optimis bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mengurangi angka kemiskinan hingga 10 persen di tahun 2018. Pemerintah menargetkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH tahun ini mencapai 10 juta orang.
"Bansos PKH untuk meningkatkan kesejahteraan KPM, berkontribusi pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan. Kita targetkan angka kemiskinan di kisaran 9,5 sampai 10 persen," ungkap Idrus saat penyerahan dana PKH dan KIP di Palembang, Senin (22/1).
Agar target tercapai, kata dia, pihaknya akan mengawal penyaluran bantuan tepat sasaran, jumlah, jadwal, dan manfaat yang ditentukan. Salah satu cara yang digunakan dengan mekanisme non tunai sehingga masing-masing penerima memiliki buku tabungan.
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
-
Apa yang membantu dalam memantau pencapaian target? Mencatat progress pencapaian yang sudah kamu capai itu penting, lho! Ini tidak hanya membantu dalam memantau sejauh mana pencapaianmu, tapi juga bisa jadi motivasi tambahan untuk terus bekerja keras.
-
Gimana caranya program ini diwujudkan? 'Ini bukan teori, karena saya sudah mempraktikkannya selama memimpin Jawa Tengah. Saya buat SMKN Jateng, sekolah boarding gratis khusus anak miskin. Saat ini, 100 persen lulusannya sudah bekerja dan mereka bisa menjadi penopang ekonomi keluarga,'
-
Bagaimana bantuan Kementan disalurkan? Menurut Martina, semua bantuan akan segera dikirim menuju titik lokasi terdampak, yaitu Distrik Agandugume di Puncak Papua.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk capai target? DPR dan Pemerintah Sepakat Prabowo-Gibran Harus Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,6 Persen di 2025
"Selain untuk mencegah penyimpangan, non tunai juga untuk membiasakan perilaku menabung, tidak menghabiskan semua bantuan ketika cair," ujarnya.
Dijelaskan dia, PKH tahap pertama akan dicairkan pada Februari 2018 dengan jumlah bantuan sebesar Rp 500.000 per orang. Adapun total bansos PKH yang diberikan pemerintah senilai Rp 1.890.000 yang diberikan dalam empat tahap.
Bansos PKH yang diperuntukkan bagi Provinsi Sumsel sejumlah Rp 1,3 Triliun. "Jangan dipakai membeli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan untuk beli itu (pulsa dan rokok) maka akan langsung dicabut," ujarnya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaMelalui program PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), perempuan prasejahtera diberikan pembiayaan dan pendampingan usaha agar mampu berdaya.
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca SelengkapnyaCak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang kurang mampu pada bulan November 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi Kaltim terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Etam.
Baca SelengkapnyaBantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.
Baca SelengkapnyaBantuan pangan sudah dimulai awal 2023 kemudian diperpanjang April hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Baca SelengkapnyaPemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca Selengkapnya