Lili Pintauli, Capim yang Ingin Lindungi Saksi Korupsi dan Pegawai KPK

Merdeka.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK mengumumkan satu nama advokat wanita yang masuk ke 10 besar, yaitu Lili Pintauli Siregar. Wanita kelahiran 9 Februari 1966 di Tanjung Pandan, Bangka Belitung ini merupakan pemimpin Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2008-2013 dan 2013-2018.

Ia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Setelah selesai, ia memulai karier sebagai asisten pembela umum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan. Pada 1994, ia memimpin beberapa bidang di Pusat Bantuan dan Penyanderaan Hukum Indonesia (PUSKABUMI) Medan. Lima tahun kemudian, ia diangkat menjadi direktur hingga 2002.

Selain itu, ia pernah bergabung untuk monitoring dan evaluasi Proyek Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal (P3DT) Bappenas wilayah Tapanuli Utara, Dairi dan Sidikalang pada 2000. Ia aktif dalam Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Medan tahun 2002-2004.

Baru pada 2008 ia ikut seleksi calon anggota LPSK. Keterlibatannya di LPSK membuatnya bertekad memperbaiki kesepahaman antara KPK dengan LPSK tentang perlindungan saksi korupsi. Ia menyatakan tekad itu saat melaksanakan uji publik.

Saat uji publik, Lili Pintauli Siregar bercerita saat lembaganya tak direspons ketika hendak melindungi pegawai lembaga antirasuah.

"Ada salah satu metode yang bisa digunakan (LPSK), jemput bola untuk merespons itu. Tapi sampai hari ini LPSK mencoba jemput bola ke pegawai-pegawai KPK yang alami ancaman tapi tidak terespons," ujar Lili di hadapan Pansel Capim KPK, Sekretariat Negara.

Menurut dia, saat hendak berupaya memberikan perlindungan kepada pegawai KPK yang diduga menerima ancaman, LPSK mendapatkan kesulitan. Salah satunya harus mendapat izin dari pimpinan.

"Tugas pokok LPSK memang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Beberapa kasus yang dialami KPK, kami jemput bola tapi tidak direspons. Tidak berkenan, harus izin pimpinan dan sebagainya," kata dia.

Lili berharap nantinya pimpinan KPK tak mempersulit jika pihak LPSK berupaya melindungi pegawainya.

"Kalau dilihat karena sering kali terjadi. Pimpinan yang dikriminalisasi, kekerasan, setidaknya ini catatan bagi pimpinan untuk memulai mengantisipasi apakah perlindungan itu bisa dilihat case by case. Karena tidak bisa dipungkiri kerja di KPK itu sangat perhatian dan sorotan untuk dapatkan ancaman," kata dia.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini