Lily Wahid tegaskan tak ada agenda lengserkan Presiden Jokowi

Merdeka.com - Mantan Anggota DPR Lily Wahid mempertanyakan sikap polisi yang langsung main tangkap terhadap Rachmawati Soekarnoputri dan beberapa orang lainnya. Lily yang merupakan adik dari almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini menegaskan, tidak ada upaya makar yang dilakukan oleh Rachmawati cs terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kita semua sama dari gerakan selamatkan NKRI itu sama. Kita menuntut untuk kembali MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa, dengan agenda tungal kembali ke UUD '45. Bukan agenda lengserkan Presiden enggak ada lah," kata Lily saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Sabtu (3/12).

Lily menjelaskan, sebelum penangkapan, dirinya ikut dalam diskusi dengan Rachmawati cs. Dia dan Gede Sirina (pengamat dari Universitas Bung Karno) ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Tetapi hanya berdua yang tidak ditangkap, lainnya langsung dicokok polisi dan dibawa untuk dimintai keterangan.

"Ya kita berdua ini yang enggak ditangkep," ujarnya.

Bekas Politikus PKB ini mengaku tak mengetahui secara pasti mengapa hanya dia dan Gede yang tidak ditangkap. Padahal keduanya turut dalam pertemuan dengan Rachmawati cs dan juga turut membubuhkan tanda tangan untuk diserahkan ke DPR.

Lily kembali menegaskan, tidak ada agenda melengserkan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia amat menyesalkan sikap polisi yang asal main tangkap tanpa ada pemanggilan untuk dimintai keterangan terlebih dahulu.

"Kan waktu kita preskon itu ada pernyataan kita, nama saya dan Gede Siriana termasuk ada di situ kita tanda tangan juga. Iya enggak ditangkep, kan enggak pakai dipanggil. Langsung ditangkap," tandasnya.

Seperti diketahui, polisi mengamankan 10 orang dari sejumlah tempat pada Kamis malam hingga Jumat pagi. Kesepuluh orang itu di antaranya, aktivis, mantan jenderal TNI hingga musisi Ahmad Dhani.

Kesepuluh orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pasal yang dikenakan berbeda-beda, ada yang terkait penghinaan terhadap penguasa, pemufakatan jahat dan makar dan terkait UU ITE.