Lima eks tahanan politik Papua dapat santunan Rp 2,6 M

Merdeka.com - Staf Khusus Presiden Lenis Kagoya melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal tahanan politik. Presiden berkomitmen untuk tidak membedakan antara orang Jawa dengan orang Papua.

"Saya laporkan ke presiden. Teman-teman dari Komnas HAM di Papua sebenarnya apalagi di sana orang asli Papua, bersyukur, jadi setidaknya masyarakat Papua harus bicara atau apa pun harus melihat dengan hati, baru bicara. Lihat dengan hati, baru bangun atau melakukan sesuatu. Harus bangun dengan kasih, tidak ada beda Jawa dan Papua, semuanya harus jadi satu," kata Lenis kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7).

Menurut Lenis, dengan konsep tanpa pembedaan seperti itu tidak ada lagi perbedaan perlakuan pemerintah dengan masyarakat di Pulau Jawa dengan Papua. Seperti pada kasus lima tahanan politik di Papua yang dibebaskan, Lenis menyatakan agar mereka tidak sampai kebingungan akan berbuat apa ketika menjalankan kehidupannya bermasyarakat.

"Dengan konsep pembangunan di Papua, tindakan proses Presiden Jokowi, melihat dengan hati terhadap kejadian lima tahanan politik yang dibebaskan itu jangan sampai buat mereka bingung. Kasian, mau keluar tarik napas, ketemu keluarga, mau aktivitas tapi tidak bawa dia jualan. Harus bina dia berpikir, melakukan sesuai dengan program. Tidak boleh untuk politik," jelasnya.

Oleh karena itu, kata Lenis, lima tahanan politik tersebut harus diperjuangkan untuk menerima bantuan. Untuk Komnas HAM kemungkinan akan mengirimkan bantuan pada 26 Juli nanti, berupa dana untuk membangun rumah.

"Masalah dana dan rumahnya, saya siapkan. Dana Rp 2,6 miliar itu. Dalam proses itu, saya minta gubernur sudah dibantu uang Rp 200 juta. Sudah bakar batu, serahkan babi. Uang Rp 200 juta untuk kesehatan. Uang Rp 200 juta sudah diterima, itu gubernur yang bantu. Fasilitas kesehatan sudah ada," jelas Lenis.

Sedangkan bantuan untuk lima bekas tahanan politik sebesar Rp 2,6 miliar itu diantaranya untuk membangun rumah, mobil dan kesehatan. Jadi satu kepala bisa mencapai sebesar Rp 500 juta.

"Ini dana pusat. Saya lagi perjuangkan itu. Permintaan baru masuk Juli," tegasnya.

Dengan demikian, lanjut Lenis, dari 36 tahanan politik sudah lima diantaranya sudah bebas. Kemudian pada tanggal 26 Juli besok dirinya akan ke Papua.

"Akan saya lihat, saya cek, dan kerja sama ke lapas. Terserah presiden mau lepaskan berapa. Grasi, saya tidak bisa katakan itu," tutupnya. (mdk/eko)