Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lima Kepala Daerah Penyangga DKI Jakarta Sepakat PSBB Diperpanjang

Lima Kepala Daerah Penyangga DKI Jakarta Sepakat PSBB Diperpanjang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Lima kepala daerah penyangga DKI Jakarta sepakat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diperpanjang minimal dua peka ke depan. Perpanjangan ini menyusul kebijakan yang lebih dulu diterapkan di DKI Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan.

"Iya, kita sepakat, untuk dilanjutkan," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di Bekasi pada Senin (27/4).

Dia mengatakan, surat perpanjangan PSBB kepada Kementerian Kesehatan telah dikirimkan ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurutnya, lima kepala daerah berharap penerapan PSBB kembali bersamaan serta sinkron dengan di DKI Jakarta yang sampai 22 Mei mendatang.

Orang lain juga bertanya?

"Kalau DKI akhirnya bulan segini, ya harusnya kita juga bulan segini," ujarnya.

Selain itu, kesempatan lain adalah soal penghentian KRL Commuter Line. Usulan ini kembali digaungkan walaupun di usulan pada saat PSBB pertama ditolak oleh Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ada pembatasan commuter line (KRL), ada pembatasan atau kalau tidak berhenti selama 14 hari ke depan," ungkap Rahmat.

Selama PSBB, dia menerangkan, pemerintah daerah juga meminta ada kewenangan dalam melakukan pengawasan hingga pengaturan.

"Supaya tidak terjadi overlaping, kami meminta untuk diberikan kewenangan mengawasi, mengatur dan sebagainya," tutupnya.

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak

Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.

Baca Selengkapnya
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta
Heru Budi: RUU DKJ Masih Berproses di DPR, Pasti Diberikan yang Terbaik untuk Jakarta

Heru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
3 Nama Diusulkan Pj Gubernur Jabar Gantikan Ridwan Kamil, Siapa Dia?
3 Nama Diusulkan Pj Gubernur Jabar Gantikan Ridwan Kamil, Siapa Dia?

DPRD Jabar berharap yang ditetapkan menjadi Pj Gubernur mampu menuntaskan RPJMD untuk mewujudkan provinsi juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi.

Baca Selengkapnya
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Tri Tito Karnavian Lantik 6 Penjabat Ketua TP PKK Provinsi
Tri Tito Karnavian Lantik 6 Penjabat Ketua TP PKK Provinsi

Mereka yang dilantik Pj. Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Banten.

Baca Selengkapnya
BPH Migas Tandatangani Kerja Sama dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya, Upaya Tingkatkan Pengawasan BBM Subsidi
BPH Migas Tandatangani Kerja Sama dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya, Upaya Tingkatkan Pengawasan BBM Subsidi

Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ, Nomenklatur Gubernur dan DPRD Jakarta Berubah
DPR Sahkan RUU DKJ, Nomenklatur Gubernur dan DPRD Jakarta Berubah

DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang.

Baca Selengkapnya
PKS Selangkah Lagi Gabung Koalisi Indonesia Maju untuk Pilkada Jakarta: Cawagubnya Kader Kami
PKS Selangkah Lagi Gabung Koalisi Indonesia Maju untuk Pilkada Jakarta: Cawagubnya Kader Kami

Kholid menyebut, kpmunikasi politik antara pimpinan PKS dan pimpinan partai politik di KIM terjalin intensif dan menemukan titik temu.

Baca Selengkapnya