LIPI Minta Pemerintah Libatkan RT/RW Perbarui Data Penerima Bansos

Merdeka.com - Polemik data penerima Bantuan Sosial (Bansos) tak pernah kunjung usai. Bahkan di DKI Jakarta sekalipun, data penerima Bansos masih semrawut, hingga penyaluran bantuan untuk warga terdampak Covid-19 dihentikan sementara.

Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Carunia Mulya Hamid Firdausy meminta, pemerintah menggunakan data terbaru yang telah diberikan atau dilaporkan oleh RT/RW setempat. Dengan begitu, penyaluran bansos efektif dan tepat sasaran.

"Mestinya kita itu menyerahkan kepala desa atau lurah, kan mereka itu yang punya data, tahu siapa mau mengerjakan apa. Jadi itu kondisinya bagaimana, jadi jangan pakai data di luar dari mereka dan dinamika dari desa atau kampung itu mereka yang tahu. Jadi serahkan kepada RT, RW atau ke lurah. Kaya gitu menurut saya," kata Carunia saat dihubungi merdeka.com, Selasa (28/4).

Dia ingin, segera adanya perubahan data secara cepat dalam membagikan bansos untuk masyarakat terdampak corona. Jika tidak, itu akan memperburuk keadaan masyarakat.

"Diubah (sistem atau data), apalagi ini kan kegiatan yang harus cepat dan satu ini tak boleh kaya terlalu juga ketat. Dinamika orang berubah, yang tadinya hampir miskin sekarang jadi miskin, yang miskin jadi tambah miskin. Jadi dinamika itu yang mestinya sudah diubah, ukurannya juga sudah harus diubah. Nah itu yang tahu itu para Kelurahan, RT, RW," ujarnya.

Tambah Bansos Lagi

Tak hanya mengubah data atau sistem saja, ia ingin agar pemerintah menambah lagi bansos untuk masyarakat. Hal itu agar masyarakat yang sudah terdata oleh pihak RT, RW atau Lurah yang semula tidak dapat agar dapat menerimanya.

"Enggak (ditarik), jadi ditambah (bansos). Menurut saya harus ditambah, dari data yang sudah ada ya artinya terutama. Ya ini kan yang repotnya itu takut ada duplikasi kan, ada dua orang yang sama atau ada nama tapi orangnya sudah meninggal atau pindah tempat. Jadi kan pasti ada kelebihan atau ada orang yang masuk, nah orang yang enggak kebagian ini kan orang yang enggak masuk, jadi artinya tidak terdaftar," ungkapnya.

Ia menegaskan, untuk bansos pada bulan berikutnya sudah tidak lagi menggunakan data yang lama. Melainkan menggunakan data terbaru dan juga ditambahkannya bansos.

"Iya, jadi intinya harus dapat semua. Jadi artinya bukan lagi pakai ukuran yang biasa dipakai untuk itu sudah enggak, untuk sementara ini sudah keadaan darurat. Tapi bukan berarti ada orang kaya dikasih, bukan. Itu kan yang hanya tahu itu Pak Lurahnya termasuk RT/RW," tegasnya.

Ia juga ingin harus adanya ketegasan dari pihak Kelurahan yang menerima bansos untuk warganya dari pemerintah, tapi tak sesuai dengan data yang telah diberikan oleh RT dan RW.

"Iya (tegas) orang kantongnya dia, kalau enggak tolak, kasarnya begitu. Orang kampungnya dia, desanya dia, dia harus tunduk sama aturan desa. Misalnya ini orang begini-begini, kalau enggak bisa dibunuh itu kepala desa atau RTnya. Kalau dia ikutin data yang dikasih yang bukan datanya dia, karena dianggap pilih kasih," ujarnya.