'Logika keliru jika pilkada langsung banyak timbulkan kerusuhan'
Merdeka.com - Peneliti Soegeng Sarjadi Syndicate Toto Sugiarto mengkritik sikap partai politik di Koalisi Merah Putih, yang dahulu menginginkan pemilihan kepala daerah ditunjuk oleh DPRD.
"Ada logika keliru yang disampaikan oleh KMP. Menurut mereka, pilkada langsung banyak menimbulkan kerusuhan. Itu logika yang tidak lurus. Maka logika ini harus diluruskan," kata Toto di acara evaluasi akhir tahun 2014, Jakarta, Rabu (17/12).
Namun begitu, dia mengapresiasi akhirnya KMP menyetujui pilkada langsung. Hal itu dinilai bukti bahwa masyarakat peduli dalam menentukan nasib mereka.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
Toto berharap DPR menunjukkan tanggung jawabnya dengan mengesahkan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada menjadi undang-undang di Januari 2015 nanti. Karena kalau tidak, dapat mengganggu proses pilkada serentak yang rencananya akan berlangsung 18 November 2015.
Dia melanjutkan, agenda terpenting di 2015 adalah menyukseskan rotasi kepemimpinan di daerah.
"2015 harus diisi dengan dukungan pilkada oleh rakyat. Diperlukan peran masyarakat dalam pengawasan. Agar tidak terjadi seperti pilpres tahun 2014," tandasnya.
Baca juga:
Pemerintah yakin Perppu Pilkada penuhi unsur kegentingan
Fahri sebut sikap PKS terkait Perppu Pilkada ditentukan Januari
4 Faktor ini jadi alasan kuat KMP bubar di tengah jalan
Mukernas PPP kubu Djan Faridz isyaratkan dukung Perppu Pilkada
Balik arah dukung Perppu Pilkada, kubu Ical beri pembelaan lagi
Ikatan ideologis lemah, wasekjen PAN tak kaget jika KMP bubar (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaDengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca SelengkapnyaRUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR
Baca SelengkapnyaBawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.
Baca SelengkapnyaGambar lambang Burung Garuda berlatar biru dengan tulisan 'Peringatan Darurat' membanjiri media sosial. Apa maknanya?
Baca SelengkapnyaSituasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu
Baca Selengkapnya"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.
Baca SelengkapnyaRapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.
Baca SelengkapnyaApdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.
Baca SelengkapnyaDi media sosial X ramai warganet agar mengawal keputusan MK.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.
Baca Selengkapnya