Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Logika keliru jika pilkada langsung banyak timbulkan kerusuhan'

'Logika keliru jika pilkada langsung banyak timbulkan kerusuhan' Ilustrasi Pemilu. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Peneliti Soegeng Sarjadi Syndicate Toto Sugiarto mengkritik sikap partai politik di Koalisi Merah Putih, yang dahulu menginginkan pemilihan kepala daerah ditunjuk oleh DPRD.

"Ada logika keliru yang disampaikan oleh KMP. Menurut mereka, pilkada langsung banyak menimbulkan kerusuhan. Itu logika yang tidak lurus. Maka logika ini harus diluruskan," kata Toto di acara evaluasi akhir tahun 2014, Jakarta, Rabu (17/12).

Namun begitu, dia mengapresiasi akhirnya KMP menyetujui pilkada langsung. Hal itu dinilai bukti bahwa masyarakat peduli dalam menentukan nasib mereka.

Orang lain juga bertanya?

Toto berharap DPR menunjukkan tanggung jawabnya dengan mengesahkan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada menjadi undang-undang di Januari 2015 nanti. Karena kalau tidak, dapat mengganggu proses pilkada serentak yang rencananya akan berlangsung 18 November 2015.

Dia melanjutkan, agenda terpenting di 2015 adalah menyukseskan rotasi kepemimpinan di daerah.

"2015 harus diisi dengan dukungan pilkada oleh rakyat. Diperlukan peran masyarakat dalam pengawasan. Agar tidak terjadi seperti pilpres tahun 2014," tandasnya.

Baca juga:

Pemerintah yakin Perppu Pilkada penuhi unsur kegentingan

Fahri sebut sikap PKS terkait Perppu Pilkada ditentukan Januari

4 Faktor ini jadi alasan kuat KMP bubar di tengah jalan

Mukernas PPP kubu Djan Faridz isyaratkan dukung Perppu Pilkada

Balik arah dukung Perppu Pilkada, kubu Ical beri pembelaan lagi

Ikatan ideologis lemah, wasekjen PAN tak kaget jika KMP bubar (mdk/cob)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi
Muhammadiyah: DPR Harus Hormati Putusan Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tanggapi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik
Jokowi Tanggapi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik

Jokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya
Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Ini Respons Demokrat
Tito Sebut Pilkada Langsung Hambat Pembangunan, Ini Respons Demokrat

Dengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada
VIDEO: Keras Muhammadiyah Kecam DPR Bahas RUU Pilkada "Timbulkan Masalah Serius"

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR

Baca Selengkapnya
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya
Awal Mula dan Makna Gambar 'Peringatan Darurat' yang Menggema di Medsos
Awal Mula dan Makna Gambar 'Peringatan Darurat' yang Menggema di Medsos

Gambar lambang Burung Garuda berlatar biru dengan tulisan 'Peringatan Darurat' membanjiri media sosial. Apa maknanya?

Baca Selengkapnya
Waspadai Kelompok Tebar Hasutan & Kebohongan saat Ada Demonstrasi di Berbagai Daerah
Waspadai Kelompok Tebar Hasutan & Kebohongan saat Ada Demonstrasi di Berbagai Daerah

Situasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Soal Wacana Pilkada Dipercepat: Jangan Ambil Risiko
Mendagri Tito Soal Wacana Pilkada Dipercepat: Jangan Ambil Risiko

"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.

Baca Selengkapnya
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada

Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.

Baca Selengkapnya
Apdesi Kabupaten Tangerang Tolak Mentah-Mentah Wacana Pilkades Lewat Parpol!
Apdesi Kabupaten Tangerang Tolak Mentah-Mentah Wacana Pilkades Lewat Parpol!

Apdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.

Baca Selengkapnya
Warganet Banjiri X Pakai Tagar Gedung DPR dan Kawal Putusan MK
Warganet Banjiri X Pakai Tagar Gedung DPR dan Kawal Putusan MK

Di media sosial X ramai warganet agar mengawal keputusan MK.

Baca Selengkapnya
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!
Masinton PDIP Protes RUU Pilkada: Kita Bisa Akali Aturan dengan Buat Aturan, tapi Kebenaran Tak Bisa Dibutakan!

PDIP menilai, pembahasan RUU Pilkada mengabaikan suara masyarakat.

Baca Selengkapnya