Lonjakan Covid-19 di DKI, Menpan-RB Sebut Kantor Pemerintahan Belum di-Lockdown

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan terkait usulan melakukan penutupan gedung kementerian/lembaga yang berpusat di Jakarta. Sebelumnya Tjahjo mengakui ada beberapa masukan dari kementerian dan lembaga untuk menutup atau lockdown kantor.

"Sampai hari ini pemerintah belum mengambil keputusan berkaitan dengan berkembangnya suasana untuk lockdown. Khususnya di kantor-kantor pemerintah," katanya dalam video berdurasi 1 menit, Kamis (17/6).

Walaupun belum diputuskan, Tjahjo mengatakan upaya melakukan penutupan kantor diserahkan sepenuhnya kepada kementerian dan lembaga. Sebab, kata dia keputusan tersebut perlu dilihat dengan situasi dan kondisi yang ada di kementeri lembaga, instansi serta Pemda masing-masing. Tidak hanya itu pihaknya pun hingga saat ini terus berkoordinasi dengan BNPB, Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19.

"PAN-RB menunggu saja apa yang menjadi keputusan serta bagaimana ke depan, tetapi yang penting ASN harus tetap produktif, sehat, tetap menerapkan protokol kesehatan," jelasnya.

Sementara, itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta perkantoran di Ibu Kota melakukan pembatasan jumlah pegawai berdasarkan data kasus Covid-19 wilayahnya.

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 759 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan PPKM Mikro. Kata Anies perkantoran yang dimaksud yakni milik pemerintah ataupun swasta.

"Zona merah work from home (WFH) sebesar 75 persen dan work from office (WFO) sebesar 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," kata Anies dalam Kepgub yang dikutip Liputan6.com, Kamis (17/6).

Sedangkan, untuk perkantoran dengan zona oranye dan kuning dapat menyelenggarakan WFH dan WFO dengan kapasitas 50 persen.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro di Ibu Kota.

Keputusan perpanjangan PPKM mikro untuk mencegah DKI Jakarta masuk ke fase genting pascalibur Hari Raya Idulfitri. Sebab, terdapat lonjakan kasus Covid-19 secara signifikan.

"Maka dari itu, perlu intervensi seluruh pihak, sekaligus pihak Pemprov DKI Jakarta melalui Kepgub Nomor 759 Tahun 2021 dan Ingub Nomor 39 Tahun 2021 kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 28 Juni 2021," berdasarkan keterangan tertulis dari Pemprov DKI Jakarta, Selasa (16/6).