Louis Vuitton Bantah Suplai Bahan Seragam Dinas DRPD Kota Tangerang

Merdeka.com - Pihak Louis Vuitton Indonesia membantah dan menyatakan tidak pernah melakukan kerja sama dengan pemerintah terkait pengadaan bahan pakaian dinas anggota DPRD Kota Tangerang.

"Mengenai hal ini, LV tidak memiliki hubungan kerja sama dan tidak pernah ada kolaborasi dengan pemerintah,” kata Public Relation LV Indonesia Gisela Eiffelina, Selasa (10/8) dikutip Antara.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tangerang, tahun ini sekretariat DPRD Kota Tangerang menganggarkan pengadaan bahan pakaian dinas mencapai Rp675 juta.

Masih dari laman yang sama, pada tahun 2020 lalu pengadaan bahan pakaian hanya Rp312,5 juta. Dengan kata lain, anggaran telah meningkat dua kali lipat. Tender pengadaan pakaian tersebut dimenangkan CV Adhi Prima Sentosa.

Sebelumnya telah diberitakan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) DPRD Kota Tangerang mengungkap empat merek premium yang akan menjadi bahan pakaian anggota dewan, salah satunya merek Louis Vuitton untuk dua setel pakaian dinas harian (PDH).

Kemudian, ada juga merek Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Louis Vuitton merupakan merek mode ternama yang berpusat di kota Paris, Perancis. Merek ini dikenal sebagai rumah mode terkemuka di dunia dengan menjual produk-produk mewah dan berkualitas, mulai dari pakaian, sepatu, jam tangan, perhiasan, kacamata, koper, hingga aksesoris lainnya.

DPRD Kota Tangerang Batalkan Pengadaan Seragam Dinas Berbahan Louis Vuitton

DPRD Kota Tangerang, menyepakati pembatalan pengadaan seragam dinas baru bagi 50 anggota DPRD Kota Tangerang. Anggaran pengadaan seragam dinas DPRD itu mencapai Rp1,2 miliar lebih yang berasal dari APBD tahun anggaran 2021.

Publik menyoroti bahan seragam dinas yang berasal merek ternama Louis Vuitton, Lanificio Di Calvino, Thedoro dan Thomas Crown.

"Dan rapat kita sepakat untuk pengadaan pakaian dinas kita batalkan. Sepakat berdasarkan rapat bersama pimpinan fraksi dan komisi secara politik kita batalkan," tegas Gatot Wibowo di ruang Banmus DPRD Kota Tangerang, Selasa (10/8).

Dia menyebutkan, pengadaan anggaran seragam dinas baru itu merupakan hak dari para anggota wakil rakyat di kota Tangerang. Hak itu rutin diberikan setiap tahun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Gatot menjelaskan, kenaikan anggaran pengadaan seragam dinas baru yang naik hampir dua kali lipat itu. Karena beberapa hal mulai dari penambahan volume, kualitas bahan dan kenaikan harga barang dibanding tahun sebelumnya.

"Harga bisa naik dari anggaran tahun lalu karena volume bertambah, kemudian spesifikasi barang dan kualitas barang serta harga di pasaran itu naik. Dari 4 stel bertambah menjadi lima stel," terang dia.

Dalam perjalanannya, Gatot menyebutkan, pengadaan seragam dinas anggota dan pimpinan DPRD Kota Tangerang, yang baru itu, mengalami dua kali lelang.

"Pertama lelang gagal, lelang kedua ada 4 penawar. Dan secara prinsip kami DPRD berterima kasih atas masukan ini. Memang situasi belakang ini kurang pas untuk pengadaan lelang baju baru," kata Gatot.

Gatot mengaku, keperluan pengadaan seragam dinas bagi DPRD Kota Tangerang dianggap perlu untuk diberikan setiap tahun. Sebab, menurut dia, setiap tahun ada perubahan fisik dari para anggota DPRD.

"Itu hak kita setiap tahun. Memang perlu, karena saya sendiri saja naik dua kilogram," ucap dia.

Heran Bisa Jadi Polemik

Dia juga heran dengan tingginya perhatian publik terhadap penetapan lelang pengadaan seragam dinas Anggota DPRD Kota Tangerang, tahun 2021 yang telah ditetapkan pada pertengahan Juli 2021 lalu.

Adapun pengadaan seragam DPRD Kota Tangerang itu, sebelumnya dianggarkan setiap tahun. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Lelang tender pengadaan seragam dinas DPRD Kota Tangerang itu, termuat di LPSE sejak 7 Juni Juni 2021 dan telah ditetapkan pada pertengahan Juli lalu.

Berdasarkan laman LPSE kota Tangerang itu, terdapat empat peserta yang memberikan penawaran harga untuk anggaran bahan pakaian DPRD Kota Tangerang itu.

Empat peserta tersebut, yaitu PT Sarana Karya Syaban senilai Rp238.425.000, CV Putra Jaya Karta senilai Rp540.000.000, CV Adhi Prima Sentosa senilai Rp675.000.000, dan CV Zulfa Bintang Pratama senilai Rp671.250.000.

"Tapi ya itu pertanyaan kami balik, kok ramai dan diramaikan setelah ada pemenang, kita bingung jadinya. Biar ada asas keadilan tolong disampaikan juga ini ramai dan diramaikan setelah ada pemenang lelang, bukan proses lelang," kata Gatot.

Dia juga meminta publik mencek kota / kabupaten lainnya di Indonesia, dalam pengadaan seragam dinas para wakil rakyat tersebut.

"Cek kabupaten kota dan provinsi se Indonesia yang lain juga mengadakan, tahun lalu juga pada ngadain," terang dia.

Sekretaris DPRD Kota Tangerang, Agus Sugiono menerangkan, Harga Standar Satuan (HSS) pengadaan bahan seragan dinas baru itu senilai Rp675 juta.

"HSS 675 juta untuk pengadaan bahan dan ke penjahit 2.7 juta per pasang, belum di potong pajak. Volume bertambah tahun lalu empat tahun ini lima," ucap dia.

Dengan adanya pembatalan pengadaan seragam dinas itu, Agus mengaku akan melakukan komunikasi dengan pihak pemenang lelang. Dia meyakini, pembatalan lelang itu, bisa dilakukan tanpa merugikan pihak pemenang lelang.

"Belum ada kontrak, kami akan mengundang penyedianya," ucap dia.