Loyalis: Datangi KPK bukti Anas laki-laki bukan bencong

Merdeka.com - Anas Urbaningrum akhirnya mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus Hambalang. Anas menghadiri panggilan kedua setelah pimpinan KPK mengancam menjemput paksa bila kembali mangkir.

Loyalis Anas, Ma'Mun Murod menganggap kedatangan Anas ke KPK menunjukkan bahwa dia seorang laki-laki sejati meskipun banyak kejanggalan dalam prosesnya.

"Ini menunjukkan Anas itu laki-laki, bukan perempuan atau bencong," ujar Murod di kediaman Anas, Jalan Teluk Langsa, Duren Sawit, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jumat (10/1).

Juru bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) ini mengatakan Anas tak takut meski dihabisi media terkait dugaan gratifikasi dalam kasus Hambalang. "Anas tidak takut, walaupun begitu lama dihabisi media," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan oleh fungsionaris Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Ian Zulfikar. Menurut Ian, kedatangan Anas ke KPK tanpa didampingi pengacara merupakan tindakan yang kesatria.

"Itu Anas ksatria. Dia tidak perlu didampingi siapapun. Cukup sendiri," kata Ian di lokasi, Jumat (10/1).

Topik Pilihan: Ormas Anas Urbaningrum | KPK

Pada saat Anas memberikan pernyataan di KPK, para fungsionaris PPI langsung bertepuk tangan. Mereka langsung memanjatkan doa untuk Anas. "Mari kita panjatkan doa untuk Anas, Al Fatihah," ujar Ian.

Sementara itu, fungsionaris PPI, Barita Simanjuntak menyatakan, Anas datang sendiri karena tidak mau mengarahkan orang untuk datang. "Karena memang panggilan itu ditujukan untuk Anas sendiri. Jadi Anas menyatakan dia harus datang sendiri, bertanggungjawab untuk berikan penjelasan," tandasnya.

Menurut Barita, Anas ingin fungsionaris PPI tidak perlu datang mendampingi ke KPK karena ingin memberikan suatu keteladanan. "Mengarahkan massa untuk menghadapi tekanan publik tidak baik," pungkasnya.

Fungsionaris Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono mengungkapkan, sejak awal dirinya sudah curiga adanya semacam keterkaitan dari kegaduhan hasil survei Partai Demokrat yang merosot dengan sprindik bocor kasus Anas Urbaningrum sehingga KPK ngotot untuk menangkap Anas.

"Pertanyaannya sprindik itu jadi produk hukum atau produk politik? Yang pertama dua hari lalu, Panglima TNI berniat menganugerahkan gelar Jenderal Besar, saya tolak. Seminggu lalu pertamina mau naikan elpiji, saya tolak. Saya hanya mau jadi ketua umum Partai Demokrat," ujar Sri sambil tertawa.

"Bayangkan untuk minta kejelasan status saja oleh KPK tidak boleh padahal yang lain boleh, silakan terjemahkan sendiri seperti apa," tandasnya. (mdk/ded)