Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

LSI: Publik ingin demokrasi Pancasila jadi sistem negara dan perekat

LSI: Publik ingin demokrasi Pancasila jadi sistem negara dan perekat Jumpa pers LSI soal polarisasi pasca Pilgub DKI. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menilai polarisasi saat Pilgub DKI Jakarta masih terbawa hingga saat ini. Mayoritas publik pun menginginkan pemerintah melakukan berbagai cara untuk merekatkan kembali masyarakat yang telah terpolarisasi.

LSI Denny JA pun meminta pendapat dari masyarakat terkait sistem kenegaraan yang dianggap bisa merekatkan kembali masyarakat. Dalam surveinya responden diberikan 3 pilihan sistem demokrasi yakni demokrasi liberal laiknya Amerika, Negara Islam seperti di Timur Tengah dan demokrasi Pancasila dengan keunikannya sendiri.

Hasilnya menunjukkan 74,0 persen responden menginginkan demokrasi Pancasila berdasarkan keunikannya sendiri, 8,7 persen responden menginginkan negara Islam seperti Timur Tengah, 2,3 persen responden menginginkan demokrasi liberal seperti negara barat dan 15 persen sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Orang lain juga bertanya?

"Mayoritas publik menginginkan demokrasi Pancasila sebagai sistem negara dan perekat. Kata Pancasila di belakang demokrasi itu sudah sedemikian mengakar dalam benak publik" kata Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa di Graha LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (19/5).

Lebih lanjut, Ardian menuturkan, ada data yang menarik dari hasil survei tersebut. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim yakni sebanyak 85 persen, tetapi hanya 8,7 persen saja yang menginginkan Indonesia menggunakan sistem negara Islam.

"Sungguh pun 85 persen penduduk Indonesia muslim namun hanya sedikit sekali yang menginginkan acara menjadi bentuk negara," ungkap Ardian.

Dalam surveinya, sebanyak 75 persen responden menginginkan Pemerintah menegaskan kembali komitmen menjadikan demokrasi Pancasila sebagai perekat bangsa. Sementara yang tidak menginginkan hal itu dilakukan oleh Pemerintah hanya sebanyak 9,4 persen dan sisanya 15,6 persen memilih tidak menjawab.

"75 persen rakyat menginginkan Pemerintah beserta penentu kecenderungan masyarakat menegaskan kembali komitmen menjadikan demokrasi Pancasila sebagai perekat," kata Ardian.

Dari latar belakang agama para responden juga menginginkan sistem demokrasi Pancasila digunakan dalam pemerintahan di Indonesia. Misalnya, jumlah responden muslim sebanyak 85,4 persen yang menginginkan demokrasi Pancasila sebanyak 72,8 persen sementara 9,9 persen menginginkan negara Islam dan 1,5 persen menginginkan demokrasi liberal.

Pada responden Protestan yang jumlahnya 8,5 persen sebanyak 83,3 persen menginginkan demokrasi Pancasila, 2,9 negara Islam dan 7,8 persen demokrasi liberal. Pada responden Katolik yang jumlahnya 2,8 persen responden yang menginginkan demokrasi Pancasila sebanyak 81,8 persen, kurang dari 2,9 persen negara Islam dan 6,1 persen demokrasi liberal.

Pada responden Hindu yang jumlahnya 2,8 persen yang menginginkan demokrasi Pancasila sebanyak 73,5 persen, kurang dari 2,9 persen negara Islam dan 8,8 persen demokrasi liberal. Pada agama diluar Islam Protestan, Katolik dan Hindu yang jumlah respondennya 0,5 persen sebanyak 83,3 persen menginginkan demokrasi Pancasila, kurang dari 2,9 persen masing masing menginginkan negara Islam dan demokrasi liberal.

"Di atas 70 persen dari pemeluk agama apapun menginginkan demokrasi Pancasila," kata Ardian.

Pada segmen basis organisasi Islam sekali pun masyarakat menginginkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Dari jumlah responden berafiliasi dengan NU sebanyak 44,7 peran sebanyak 78,2 persen menginginkan demokrasi Pancasila, 9,1 negara Islam dan 0,7 demokrasi liberal. Dari kalangan bukan ormas manapun sebanyak 27,9 persen responden menginginkan demokrasi Pancasila sebanyak 72,5 persen, negara Islam 9,6 persen dan demokrasi liberal 0,6 persen.

Dari responden kalangan Muhammadiyah sebanyak 5,2 persen yang menginginkan demokrasi Pancasila sebanyak 71,0 persen, negara Islam 4,8 persen dan demokrasi liberal 1,6 persen. Dari organisasi Islam lainnya sengaja 2,6 persen yang menginginkan 61,3 persen demokrasi Pancasila, 29,0 persen negara Islam dan kurang dari 2,9 persen demokrasi liberal.

"Yang menginginkan demokrasi Pancasila paling besar berada di segmen responden basis ormas NU yaitu, 78,2 persen," tandasnya.

Sebagai informasi, LSI Denny JA mengadakan survei pada 5-10 Mei 2017 dengan 1.200 responden di seluruh Indonesia. Metode sampling multistage random sampling dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner dan margin of eror lebih kurang 2,9 persen.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Waspadai Kelompok Tebar Hasutan & Kebohongan saat Ada Demonstrasi di Berbagai Daerah
Waspadai Kelompok Tebar Hasutan & Kebohongan saat Ada Demonstrasi di Berbagai Daerah

Situasi panas yang terjadi di ruang publik berpotensi disusupi agenda politik tertentu

Baca Selengkapnya
Cara Menjaga Kerukunan dalam Pemilu, Perlu Dipahami
Cara Menjaga Kerukunan dalam Pemilu, Perlu Dipahami

Penting untuk menjaga toleransi dan kerukunan selama pemilu.

Baca Selengkapnya
Kapolri Ajak Masyarakat Rekonsiliasi Usai Pemilu: Jangan Larut pada Perbedaan yang Bisa Buat Polarisasi
Kapolri Ajak Masyarakat Rekonsiliasi Usai Pemilu: Jangan Larut pada Perbedaan yang Bisa Buat Polarisasi

Imbauan itu disampaikan sebagai antisipasi agar tidak terjadi perpecahan atau polarisasi di masyarakat selama tahapan proses Pemilu 2024 yang masih berlangsung.

Baca Selengkapnya
Begini Strategi Polri Hadapi Potensi Polarisasi di Pemilu 2024
Begini Strategi Polri Hadapi Potensi Polarisasi di Pemilu 2024

Potensi polarisasi pada Pemilu 2024 harus diantisipasi oleh Polri.

Baca Selengkapnya
Tolak RUU DKJ, Politisi NasDem: Aneh Jika Ada Pihak Coba Kebiri Hak Warga Jakarta
Tolak RUU DKJ, Politisi NasDem: Aneh Jika Ada Pihak Coba Kebiri Hak Warga Jakarta

Ivan menambahkan kerukunan, keamanan dan kedamaian warga Jakarta dalam berdemokrasi bisa menjadi acuan bagi daerah lain.

Baca Selengkapnya
Anies Baswedan Respons 'Lirikan' PDIP di Pilkada Jakarta
Anies Baswedan Respons 'Lirikan' PDIP di Pilkada Jakarta

Anies menjawab, bahwa saat ini partai politik tengah memutuskan diantara dua pilihan.

Baca Selengkapnya
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Belum Sempurna: Mari Kita Bangun Lebih Baik Lagi
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Belum Sempurna: Mari Kita Bangun Lebih Baik Lagi

Prabowo menambahkan, selama masa kampanye ia melihat bahwa rakyat menginginkan para pemimpinnya rukun.

Baca Selengkapnya
NasDem Minta Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Dikaji Mendalam, Ingatkan Penyesalan Amien Rais Ubah Pemilu Langsung
NasDem Minta Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Dikaji Mendalam, Ingatkan Penyesalan Amien Rais Ubah Pemilu Langsung

Dia mengingatkan, Indonesia pernah menerapkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

Baca Selengkapnya
Ulama Tegaskan Pancasila Terbaik Mampu Satukan Keberagaman di Tanah Air
Ulama Tegaskan Pancasila Terbaik Mampu Satukan Keberagaman di Tanah Air

Indonesia sekarang ini adalah yang terbaik karena mampu merangkum keberagaman seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Baca Selengkapnya
Surya Paloh Ajak Masyarakat Jaga Demokrasi: Kita Tidak Boleh Mencampuradukkan Hak Keluarga dengan Hak Publik
Surya Paloh Ajak Masyarakat Jaga Demokrasi: Kita Tidak Boleh Mencampuradukkan Hak Keluarga dengan Hak Publik

Surya Paloh mengatakan, demokrasi mengatur hak-hak pribadi, hak-hak keluarga dan hak-hak publik secara tegas.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya