LSM: Puncak Penebangan Hutan Papua Terjadi di Era Presiden Jokowi

Merdeka.com - Yayasan Auriga Nusantara memaparkan data deforestasi hutan sejak tahun 1992 hingga tahun 2019. Sepanjang tahun tersebut, luas hutan alam yang hilang pada 2015-2019 mencapai 2,81 juta hektare. Angka deforestasi tersebut merupakan yang tertinggi sejak tahun 1992.

Berdasarkan hasil analisis Koalisi Indonesia sejak tahun 1992-2011, sebanyak 72 surat keputusan pelepasan kawasan hutan (PKH) di Papua telah diterbitkan oleh Menteri Kehutanan, luasnya mencapai 1.569.702 hektar dan 84 persennya atau 1.307.607 hektar pelepasan kawasan hutan dan sektor pertanian di tanah Papua digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.

“Puncak deforestasi terjadi pada periode Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Siti Nurbaya yang menjabat sebagai menteri sejak periode pertama Pemerintahan Joko Widodo," kata Direktur Informasi dan Data Auriga Nusantara, Dedy Sukmara dikutip dari youtube Auriga Nusantara, Kamis (11/2).

Data yang dipaparkan oleh Koalisi yang terdiri dari 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu menunjukkan bahwa deforestasi hutan pada periode Menteri LHK Siti Nurbaya (2015-2019) mencapai 298,6 ribu hektare.

Jumlah tersebut sama dengan masa kepemimpinan dua menteri LHK di era Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Deforestasi era MS Kaban (2005-2009) mencapai 102,4 ribu hektare. Kemudian saat Zulkifli Hasan (2009-2014) mencapai 196,2 ribu hektare.

“Dapat disimpulkan bahwa deforestasi selama 9 tahun era SBY mencapai angka yang sama dengan 4 tahun sepanjang era Jokowi namun trennya berbeda, jika dilihat berdasarkan luas pelepasan kawasan hutan atau izin usaha yang diterbitkan masing-masing menteri,” kata dia.

Pelepasan kawasan hutan paling gencar sebenarnya dilakukan pada era Menteri LHK Zulhas, dia menerbitkan 37 izin usaha seluas 887,1 ribu hektare.

Sementara itu pada era Siti Nurbaya, hanya mengeluarkan 15 izin seluas 254,4 ribu hektare. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding izin usaha yang diterbitkan menteri LHK lainnya.

Sebagai informasi, ada 10 provinsi kaya hutan yang menyumbang angka deforestasi hutan tertinggi, yakni hingga 1,85 juta. 10 provinsi tersebut menyumbang 80 persen dari total luas hutan alam di Indonesia. Ke-10 provinsi itu yakni Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara Papua dan Papua Barat.

"Separuh lebih dari deforestasi di sepuluh provinsi kaya hutan itu disumbang dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua dan Sulawesi Tengah. Provinsi Papua dan Provinsi papua barat yang paling berisiko kehilangan hutan alam di masa mendatang,” kata Dedy.

Organisasi non-pemerintah yang bergerak untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan Indonesia itu menemukan fakta bahwa satu per tiga hutan di Indonesia yang tersisa ada di tanah Papua. Luasnya mencapai 34 juta hektar.

Dedy pun khawatir ke depannya Provinsi Papua dan Papua Barat akan mengalami penyusutan hutan alam terbesar. Sebab, kata Dedy, sepanjang dua dekade terakhir, tutupan hutan alam menyusut 664.443 hektar. Sehingga, deforestasi di Papua mencapai 34.918 hektar per tahun.

“Dari jumlah penyusutan hutan alam tersebut, 29 persennya terjadi pada 2001-2010 dan 71 persennya pada 2011-2019. Puncaknya tahun 2015 angka deforestasi mencapai 89.881 hektar,” kata Dedy.

Tanggapan KLHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menanggapi laporan 11 Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di tanah Papua mengenai deforestasi lahan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan mengatakan ada fakta soal lokasi deforestasi dan perizinan yang ditutupi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLHK, Nunu Anugrah dalam rilisnya, Kamis, mengatakan pada halaman 14 laporan tersebut menuding bahwa deforestasi tertinggi terjadi pada periode Menteri LHK Siti Nurbaya seluas 298.687 hektar, namun laporan tersebut menutupi fakta mengenai siapa yang memberi ijin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit sehingga telah terjadi deforestasi pada areal seluas itu.

Laporan tersebut, kata dia, menyembunyikan fakta tersebut untuk sampai pada kesimpulan bahwa seolah-olah deforestasi tertinggi di tanah Papua berasal dari perizinan di periode kepemimpinan Menteri Siti Nurbaya.

KLHK juga melihat laporan tersebut dikesankan sebagai laporan yang membahas soal asal usul deforestasi secara legalitas, namun terbukti menutupi fakta mengenai kapan dan siapa yang memberikan perizinan pada areal yang terjadi deforestasi tersebut.

KLHK juga menegaskan bahwa pelepasan kawasan hutan, termasuk untuk pembangunan perkebunan sawit, dimulai dari adanya surat rekomendasi pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan oleh para bupati dan walikota serta kedua gubernur di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dikatakan bahwa laporan 11 LSM tersebut sangat prematur karena masih menutupi fakta soal sebaran areal deforestasi selama 2015-2019 tanpa mengungkapkan pada periode siapa perizinan tersebut diterbitkan.

KLHK dalam waktu dekat ini akan menerbitkan laporan sebaran areal deforestasi berdasarkan kapan perizinan itu diterbitkan, terutama di Papua dan Papua Barat.

"Perlu kami tegaskan bahwa hampir semua deforestasi di Papua dan Papua Barat adalah bersumber dari perizinan sebelum pemerintahan Joko Widodo dan Menteri LHK Siti Nurbaya" ujarnya. Dilansir Antara.

Sebenarnya, 11 LSM yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Memantau mendesak pemerintah menghentikan deforestasi di Papua dan menyegerakan perwujudan hutan adat di Papua.

Menurut data 11 LSM tersebut, sepanjang dua dekade terakhir, hutan alam tanah Papua menyusut 663.443 hektare, 29 persen pada 2001-2010 dan 71 persen pada 2011-2019, dengan puncak deforestasi pada 2015 yang menghilangkan hutan alam 89.881 hektare.

Kabupaten Merauke dan Boven Digoel di bagian selatan menjadi kabupaten paling dominan mengalami deforestasi pada 2001-2019. Diikuti Kabupaten Nabire di bagian tengah, serta Teluk Bintuni, Sorong, dan Fakfak di bagian barat.

Hasil analisis juga menunjukkan adanya pergeseran episentrum deforestasi di Tanah Papua dalam dua dekade terakhir deforestasi 2001-2010 didominasi Kabupaten Boven Digoel, Teluk Bintuni, Kaimana, Mimika, dan Sorong, sementara pada 2011-2019, selain Boven Digoel, Merauke, Keerom, Nabire, dan Fakfak muncul sebagai daftar baru wilayah dominan deforestasi.

Salah satu penyumbang signifikan deforestasi di Tanah Papua adalah pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit. Sebanyak 72 surat keputusan pelepasan kawasan hutan (PKH) di Tanah Papua diterbitkan menteri kehutanan pada rentang 1992 – 2019, seluruhnya seluas 1.569.702 hektare.

Sektor pertanian menjadi tujuan utama pelepasan, yakni seluas 1.461.557 hektare. Pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah tujuan utama pelepasan kawasan hutan untuk sektor pertanian, yakni seluas 1.308.607 hektare, atau 84 persen dari total pelepasan kawasan hutan di Tanah Papua.

Pengecekan melalui citra satelit menemukan seluas 1.292.497 hektare (82 persen) area pelepasan untuk sawit tersebut merupakan tutupan hutan alam saat dilepaskan. Hingga 2019 area pelepasan untuk sawit tersebut telah mengalami deforestasi seluas 145.595 hektare, atau hampir sepertiga dari total deforestasi di Tanah Papua.

Masih terdapat tutupan hutan alam seluas 1.145.902 hektare pada seluruh area pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan kebun sawit.