Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Luhut akui pemerintah kecolongan beri izin pengelolaan HTI

Luhut akui pemerintah kecolongan beri izin pengelolaan HTI Luhut Panjaitan. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan mengakui pemerintah salah dalam memberikan izin pengelolaan terhadap lahan gambut untuk dijadikan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI). Pasalnya, lahan gambut ternyata menjadi biang dalam kebakaran hutan dan lahan.

"Menurut saya kesalahan kami juga memberikan lahan gambut untuk tanaman HTI yang cukup besar," ungkap Luhut di Sumsel, Jumat (9/10).

Hal ini disampaikan Luhut saat berkunjung di Palembang dalam rangka meninjau langsung pusat titik api di Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel. Menurut dia, dari pengalaman yang ada lahan gambut sangat sulit dipadamkan jika sudah terbakar apalagi pada musim kemarau.

Orang lain juga bertanya?

Dari data yang tercatat, kata dia, dari 1,8 juta hektar hutan yang terbakar tahun ini, separuh lebih berada di lahan gambut. Wajar saja jika asap di beberapa daerah termasuk di Provinsi Sumsel, bahkan negara tetangga, dikepung kabut asap sejak dua bulan terakhir.

"Jika gambut terbakar, sulit dipadamkan, apalagi dampak Elnino sekarang ini," terangnya.

Oleh karena itu, sambung dia, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk menghentikan izin produksi di lahan gambut. Presiden juga memerintahkan evaluasi terhadap pemerintah daerah yang mengeluarkan izin asal-asalan kepada perusahaan HTI untuk membuka lahan gambut.

"Yang diberi izin ada 4,8 juta hektar lahan gambut. Perintah presiden lahan gambut tidak diberikan izin lagi. Yang sudah terbakar akan diambil. Kita evaluasi kenapa izin bisa diberikan lahan gambut," tutupnya.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: PDIP Kritik Keras Proyek Food Estate Jokowi Sebut Bagian dari Kejahatan Terhadap Lingkungan
VIDEO: PDIP Kritik Keras Proyek Food Estate Jokowi Sebut Bagian dari Kejahatan Terhadap Lingkungan

Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.

Baca Selengkapnya
PDIP Kritik Proyek Food Estate: Bagian Kejahatan Terhadap Lingkungan
PDIP Kritik Proyek Food Estate: Bagian Kejahatan Terhadap Lingkungan

Hasto mengungkapkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat menaruh perhatian terhadap lingkungan.

Baca Selengkapnya
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi
Begini Status Ratusan Ribu Hektare Lahan yang Dikuasai Perusahaan Prabowo Versi Walhi

Ketua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Kritik Keras Proyek Food Estate Jokowi
VIDEO: PDIP Kritik Keras Proyek Food Estate Jokowi "Bagian dari Kejahatan"

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengkritik keras soal proyek lumbung pangan atau Food Estate yang berada di bawah Kementerian Pertanian dan Pertahanan.

Baca Selengkapnya
Anggap Peraturan Menteri LHK Tidak Tepat Hitung Kerugian Ekologis, Kubu Tersangka Kasus Korupsi Timah Beberkan Alasannya
Anggap Peraturan Menteri LHK Tidak Tepat Hitung Kerugian Ekologis, Kubu Tersangka Kasus Korupsi Timah Beberkan Alasannya

Pada permen LHK 7/2014 dibuat untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdata lingkungan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Baca Selengkapnya
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah
Kejagung Koordinasi dengan BPK soal Kerugian Negara dari Korupsi Timah

Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.

Baca Selengkapnya
PDIP Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan, Prabowo: Yang Bener?
PDIP Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan, Prabowo: Yang Bener?

PDIP menilai dalam praktiknya, Food Estate disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.

Baca Selengkapnya
Sidang Harvey Moeis, Hakim Heran PT Timah Rusak Lingkungan Sampai Rp271 T Tapi KLHK Beri Penilaian Baik
Sidang Harvey Moeis, Hakim Heran PT Timah Rusak Lingkungan Sampai Rp271 T Tapi KLHK Beri Penilaian Baik

Penilaian itu terkait dengan pengelolaan lingkungan tambang kepada PT Timah Tbk.

Baca Selengkapnya
Food Estate Disebut Kejahatan Lingkungan. Mentan Syahrul: Yang Mana? Kalau di Kita Aman
Food Estate Disebut Kejahatan Lingkungan. Mentan Syahrul: Yang Mana? Kalau di Kita Aman

Food estate diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

Baca Selengkapnya
PDIP Kritik Implementasi Food Estate, Jokowi: Proses Supaya Tidak Krisis Pangan
PDIP Kritik Implementasi Food Estate, Jokowi: Proses Supaya Tidak Krisis Pangan

Jokowi mengakui program food estate memang belum berhasil sepenuhnya.

Baca Selengkapnya
PDIP Kritik Food Estate Kejahatan Lingkungan, Gerindra: Pakai Tanah Rawa, Bukan Babat Pohon
PDIP Kritik Food Estate Kejahatan Lingkungan, Gerindra: Pakai Tanah Rawa, Bukan Babat Pohon

Gerindra Luruskan Tudingan PDIP Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan: Pakai Tanah Rawa, Bukan Babat Pohon

Baca Selengkapnya
PDIP Kritik Food Estate yang Digarap Prabowo, Gerindra Ibaratkan Koalisi seperti Kendaraan
PDIP Kritik Food Estate yang Digarap Prabowo, Gerindra Ibaratkan Koalisi seperti Kendaraan

Wakil ketua MPR RI ini mengingatkan pesan Prabowo bahwa setelah pemilu akhirnya seluruh komponen bangsa akan bersatu kembali.

Baca Selengkapnya