Luhut: Bukan Pilihan Mudah Bagi Pemerintah Untuk Memutuskan PPKM Darurat

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut keputusan untuk menerapkan PPKM Darurat tidak mudah bagi pemerintah. Dia mengungkapkan, setiap strategi maupun kebijakan yang telah berjalan perlu dievaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Pengalaman mengajarkan saya bahwa setiap strategi maupun kebijakan yang telah berjalan, perlu dievaluasi untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil. Pun demikian halnya dengan kebijakan PPKM Darurat di Jawa Bali yang telah diberlakukan selama 15 hari lamanya, guna mengendalikan penularan Covid-19 varian delta yang 7x menular dibandingkan varian-varian sebelumnya," kata Luhut dikutip dalam akun Instagramnya, Senin (19/7).

"Perlu semua ketahui bahwa bukanlah pilihan yang mudah bagi pemerintah untuk memutuskan PPKM Darurat, karena saya melihat di satu sisi kita harus menghentikan laju penularan varian delta, agar para dokter dan tenaga kesehatan serta fasilitas lainnya bisa fokus menyembuhkan pasien Covid-19," sambungnya.

Tetapi di sisi lain, Luhut memperhatikan dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil akibat pembatasan aktivitas dan penurunan mobilitas masyarakat. Maka, guna meringankan beban masyarakat yang terdampak PPKM, Presiden Jokowi telah memerintahkan seluruh jajaran menterinya untuk memberikan tambahan berbagai bantuan sosial yang bisa diberikan kepada mereka yang ekonominya terdampak pandemi.

Luhut menuturkan, sebanyak Rp39,1 Triliun dana akan dikucurkan ke masyarakat untuk bantuan sosial. Yaitu pemberian beras Bulog, bansos tunai untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM, tambahan anggaran kartu prakerja dan subsidi listrik rumah tangga. Kemudian perpanjangan subsidi kuota internet bagi pelajar dan tenaga pengajar, dan perpanjangan subsidi abonemen listrik hingga Desember 2021.

"Selain itu akan ada pula penambahan anggaran penanganan kesehatan sebesar Rp 33,2 triliun yang difokuskan untuk penyembuhan pasien Covid-19 dan penambahan insentif tenaga kesehatan," ucap Koordinator PPKM ini.

Untuk itu, ia beserta seluruh Kementerian atau Lembaga terkait sedang melakukan evaluasi terhadap langkah lebih lanjut terkait penerapan PPKM Darurat. Evaluasi ini akan segera ia laporkan kepada Presiden dan 2-3 hari kedepan akan ada pengumuman secara resmi.

"Saya dan tentunya seluruh K/L terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian delta ini bisa diturunkan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak bisa segera diterima," tandas Luhut.