Luhut minta pelanggaran HAM tragedi 65 jangan diributkan lagi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan meminta persoalan korban pelanggaran HAM berat atas tragedi 65 tidak dibesar-besarkan lagi. Pemerintah, kata dia hanya akan membuktikan fakta yang sebenarnya perihal jumlah korban.
"Masalahnya di sini, sebenarnya jangan kita ribut lagi. (Masalahnya) adalah untuk meluruskan angkanya. Jadi jangan bangsa ini seolah-olah bangsa pembunuh dengan mengatakan ratusan ribu yang meninggal, atau jutaan malah. Kita ingin realistis angkanya itu kira-kira berapa sih?," tegas Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/5).
Luhut memastikan, pemerintah tidak akan mencari dalang kasus pelanggaran HAM tragedi 65. Sebab, kata dia, pelanggaran HAM saat itu tidak lepas dari persoalan politik.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa tujuan Petisi 50? Petisi tersebut secara resmi diterbitkan pada tanggal 5 Mei 1980 di Jakarta. Dengan ditandatanganinya petisi tersebut, diharapkan Presiden Soeharto bisa mawas diri namun di sisi lain, mereka yang memilih untuk tanda tangan juga tak luput dari risiko yang cukup besar.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
"Itu adalah persoalan politik. Tentu siapa yang menang pasti akan berbuat juga kepada yang kalah. Itu kalau kita mau bawa kepada suasana sekarang, tentu tidak adil karena suasana waktu itu dengan sekarang berbeda," jelas Luhut.
Dia mengaku baru berbincang dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penanganan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia tragedi 65. Dia mendapat pesan khusus dari presiden. "Intinya Presiden tadi menekankan, 'Pak Luhut kita ingin menyelesaikan ini dari pendekatan kemanusiaan'," ujar
Pekan lalu Presiden memanggil Luhut ke Istana Negara untuk meminta mencari makam korban pelanggaran HAM. Menurut Luhut, sejauh ini sudah ada berbagai elemen yang memberikan daftar tempat-tempat makam massal. Dengan demikian data tersebut akan segera diverifikasi dan akan ditindaklanjuti. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat Ganjar melemparkan pertanyaan, mendadak Prabowo mengusap keringatnya di wajahnya.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
Baca SelengkapnyaTaufan menilai belum ada jawaban atau penjelasan yang tegas dari capres Prabowo Subianto. Terutama untuk mendorong peradilan HAM atas kejadian masa lalu.
Baca SelengkapnyaLuhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sepakat dengan Menko Marves Luhut Binsar Padjaitan agar kabinet Prabowo-Gibran tak diisi oleh orang toxic.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, sesuai Undang-Undang (UU) dan TAP MPR, hanya Komnas HAM yang boleh menentukan suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat atau tidak.
Baca SelengkapnyaMahfud berharap kepada gubernur menyerahkan data-data Korban Para Pihak Peristiwa 1965 untuk diverifikasi oleh Tim Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaAktivis kembali menggelar Aksi Kamisan di seberang Istana untuk menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Baca SelengkapnyaBerharap para capres tidak hanya melihat isu persoalan HAM, sebagai komoditas politik lima tahunan
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku tak puas dengan jawaban Prabowo mengenai komitmennya menyelesaikan kasus HAM masa lalu.
Baca SelengkapnyaAdik Wiji Thukul mengaku kecewa dengan masa kepemimpinan Jokowi.
Baca SelengkapnyaAnies bertanya sikap Ganjar perihal kasus Kanjuruhan dan KM 50.
Baca Selengkapnya